TRIBUNNEWS.COM - Nama Izedrik Emir Moeis heboh diperbincangkan sejumlah kalangan, usai ditunjuk menjadi salah satu komisaris di anak perusahaan BUMN, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Hal tersebut karena Emir sempat terjerat kasus suap proyek pembangunan PLTU di Tarahan Lampung.

Dalam kasusnya itu, Erick pun divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 Juta, subsider 3 bulan penjara.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua," ujar Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Senin (14/4/2014).

Baca juga: Polemik Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, Dikecam Pukat UGM, Dibela Nusron Wahid

Melansir laman resmi PT PIM, Emir telah menjabat sebagai komisaris sejak 18 Februari 2021.

Dikarenakan dulunya seorang narapidana kasus korupsi, membuat sejumlah pihak menyesalkan Emir dipilih menjadi komisaris BUMN, seperti Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron.

Herman menyentil Menteri BUMN Erick Thohir soal jargon BUMN, yang disebut AKHLAK.

Menurut Herman, Erick Thohir seharusnya mengedepankan dan konsisten dalam mewujudkan jargonnya dalam menunjuk seorang komisaris.

Baca juga: Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah di Negeri Ini Tidak Ada yang Berkualitas?

Terlebih lagi, pada perusahaan yang mengalami krisis keuangan, kata Herman, posisi itu harus dijabat orang-orang yang berkompeten.

"Dengan jargon BUMN Akhlak (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) harusnya jargon ini dikedepankan, dan dilaksanakan secara konsisten, profesionalitas dan sesuai moral,” ujar Herman, dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (6/8/2021).

Ia pun menduga adanya praktik pengelolaan perusahaan yang lebih mengedepankan cara politis, yang akhirnya menimbulkan kontroversi ini.

Untuk itu, Herman meminta untuk tak menambahkan beban perusahaan BUMN.

Baca juga: Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Pukat UGM: Sulit Dicerna Akal Sehat

"(BUMN) masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk."

"Oleh karenanya jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial."