Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di sekitaran Istana Merdeka Jakarta mulai ditutup oleh petugas kepolisian, Jumat (6/8/2021) siang.

Pantauan Tribunnews, sejumlah jalan tempatmya di sekitaran Patung Kuda yang mengarah Jalan Medan Merdeka Barat mulai di tutup dengan road berrier atau pembatas jalan.

Baca juga: Badko HMI Sumut Angkat Bicara Soal Keputusan Pemerintah Perpanjang PPKM  

Sejumlah perugas kepolisian juga nampak berjaga disekitaran Patung Kuda. Gulungan kawat berduri juga disiapkan dipingir jalan.

Tak hanya disitu, petugas kepolisian juga menutup jalan yang mengarah Istana Merdeka tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara.

Baca juga: Diduga Langgar UU ITE, Aktivis HMI Ambon Diamankan Polisi

Antisipasi penjagaan ini menyusul rencana demonstrasi yang dilakukan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pimpinan Abdul Muis Amiruddin di Istana Negara.

Diketahui, HMI Pimpinan Abdul Muis Amiruddin akan menggelar aksi unjuk rasa jelang 2 tahun kepemimpinan pemerintahan Jokowi-Maruf di Istana Negara, siang ini.

Baca juga: Mahfud MD dan Menag Yaqut Silaturahmi dengan Ulama se-Jabar, Bahas Penanganan Pandemi Covid-19

Namun, hingga pukul 13.20 WIB, belum terlihat massa aksi yang berkumpul di sekitaran Bundaran Patung Kuda Jakarta.

Diketahui, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pimpinan Abdul Muis Amiruddin merencanakan aksi unjuk rasa jelang 2 tahun kepempiminan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Aksi ini didasari sejumlah permasalahan bangsa yang belum diselesaikan Jokowi-Ma'ruf," kata Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahsiswaan Dan Pemuda PB HMI Pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika dalam video yang diterima Kompas TV, Kamis (5/8/2021).

Ia menjelaskan, urgensi menyelenggarakan aksi ini karena ada sejumlah permasalahan bangsa yang tak mampu diselesaikan oleh pemerintah.

Diantaranya seperti pandemi Covid-19 yang terus mengalami lonjakan setiap harinya.

"Kemudian, tentang pengkerdilan kebebasan akademik banyak intervensi penguasa terhadap orang sipil bereksprsi berpendapat di akademik," ujarnya.

Selanjutnya, dirinya melihat kasus korupsi di periode kedua pemerintahan Jokowi kian menggurita dan sepertinya tidak ada ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menghukum para koruptor yang sudah mencuri uang negara.