Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Berkaca Lonjakan Covid-19 di Olimpiade Jepang, Ketum DPP KNPI Minta Pemerintah Batalkan PON Papua

Ketua Umum DPP KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua karena berkaca dari olimpiade di Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade makin besar

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Berkaca Lonjakan Covid-19 di Olimpiade Jepang, Ketum DPP KNPI Minta Pemerintah Batalkan PON Papua
TRIBUNNEWS.COM/IST
Ketua Umum, Haris Pertama. TRIBUNNEWS.COM/IST 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama minta pemerintah pikirkan ulang penyelenggaraan PON XX Papua 2021.

Bahkan, kata Haris, pemerintah mungkin lebih baik jika membatalkan penyelenggaraan  PON Papua dalam waktu dekat ini.

Mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun saat ini tengah mulai terjadi penurunan angka konfirmasi positifnya.

Hal tersebut harus dipertimbangkan, lantaran Haris berkaca pada olimpiade di Negara Jepang.

Menurut Haris, Jepang sebagai negara maju yang menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020 tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.

Baca juga: Dukung Fokus Penanganan Covid-19, KemKominfo Jadwalkan Ulang Migrasi TV Digital Tahap Satu

Baca juga: Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggota Bulan Agustus, untuk Bantuan Sosial Covid-19

"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," kata Haris dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (7/8/2021).

Dikatakan Haris, lonjakan penyebaran Covid-19 varian Delta semakin memprihatinkan dan menyebar ke semua daerah.

Berita Rekomendasi

Termasuk di Tanah Papua, tempat penyelenggaraan pesta olahraga nasional ini akan dilaksanakan.

Hari khawatir, PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru.

Sehingga, ditakutkan akan membuat masyarakat dan pemerintah kewalahan menangani lonjakan kasus Covid-19 lagi.

"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru, disaat banyak penderita Covid-19 membuat fasilitas kesehatan tidak mampu menangani situasi yang ada, tenaga medis kelelahan menangani pasien, bahkan ikut ada korban," kata Haris.

Baca juga: Antusiasme Membeludak, Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Minta Pemerintah Tambah Pasokan Vaksin

Apalagi pemerintah saat ini sedang memberlakukan PPKM yang bertujuan untuk memutus mata rantai virus Corona yang semakin melonjak.

"Namun sangat ironis, pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua yang menghabiskan anggaran yang besar," kata Haris.

Pembatalan ini, kata Haris, harus dibatalkan karena alasan kemanusiaan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas