TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta dukungan dari semua pihak dalam menangani pandemi Covid-19.

Mulai dari pelibatan pihak lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, hingga masyarakat luas.

"Kolaborasi multipihak dengan prinsip gotong royong melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung di bidang kemanusiaan ini sangat diperlukan," kata Muhadjir, Sabtu (7/8/2021) sebagaimana diwartakan Tribunnews.com sebelumnya.

Muhadjir mengatakan penanganan pandemi Covid-19 bukan hanya tugas dari pemerintah pusat.

Melainkan butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia.

Baca juga: Pemprov Targetkan 70 Persen Warga DI Yogyakarta telah Divaksin Bulan September 2021 Nanti

Baca juga: Selama PPKM, Sido Muncul Anggarkan Rp 4,5 Miliar Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

"Kita berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal, sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini hanya ditangani negara saja," tambah Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak secara terkoordinasi dan terarah.

Mengingat, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia.

Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain terkana imbasnya. 

Seperti yang dimaksud Muhadjir, berikut klaster nasional (terbagi dalam beberapa sektor), yang akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak:

- Sektor kesehatan, yang menurutnya bisa membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M.

Termasuk membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi.

Baca juga: Fraksi PKS Minta KBRI Bantu PMI Dapatkan Vaksinasi di Negara Tujuan

- Kemudian sektor logistik yang bisa membantu mengawal distribusi logistik penanganan Covid-19.

- Sektor pendidikan, yang bisa mengawal kebijakan pendidikan seperti pembelajaran tatap muka di masa PPKM.