Survei: Publik Bersikap Positif Terhadap Pemerintah Dalam Menyeimbangkan Pembangunan dan Lingkungan
75 persen publik percaya pemerintah dapat menjaga lingkungan Indonesia, ini jadi modal bagi pemerintah untuk kelola lingkungan.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan publik bersikap positif terhadap pemerintah dalam upaya menyeimbangkan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan hal tersebut tampak dari respon masyarakat ketika diajukan statement bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik antara menyeimbangkan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan masalah lingkungan.
Djayadi mengatakan pada umumnya masyarakat setuju dengan pertanyaan tersebut.
Baca juga: Survei LSI: Masyarakat Menunjukkan Keprihatinan Paling Tinggi pada Isu Korupsi dan Ekonomi
Selain itu, masyarakat juga merespons positif ketika diajukan pernyataan bahwa pemerintah dapat dipercaya untuk menjaga lingkungan Indonesia.
Mayoritas publik yakni 75%, kata dia, setuju dengan pernyataan tersebut.
Menurutnya hal tersebut adalah modal bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola lingkungan.
Hal tersebut disampaikannya saat Rilis Temuan Survei Nasional: Persepsi Publik Atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor Sumber Daya Alam di kanal Youtube Lembaga Survei Indonesia pada Minggu (8/8/2021).
"Umumnya kita bisa simpulkan dari data ini, publik bersikap positif terhadap pemerintah terutama adalah menyeimbangkan antara pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan masalah lingkungan, umumnya positif," kata dia.
Selain itu, kata dia, ketika diajukan pernyataan bahwa pemerintah lebih memberikan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, masyarakat juga menyatakan persetujuannya.
Dengan demikian, kata dia, di antara lingkungan dengan ekonomi ada sikap positif kepada pemerintah baik dalam mengelola lingkungan maupun dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
"Ketika kita cek itu dengan pernyataan pemerintah tidak bisa dipercaya untuk urusan ekonomi maupun lingkungan, hanya sedikit yang setuju dengan pernyataan itu. Jadi itu mengkonfirmasi sikap positif masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola SDA," kata dia.
Survei dilakukan menggunakan telepon kepada responden karena dalam situasi pembatasan sosial yang luas diterapkan di hampir seluruh wilayah Indonesia, sulit diketahui secara cepat dinamika persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung dengan responden.
Sampel basis nasional yang disurvei sebanyak 1.200 responden dan dilakukan tambahan sample di empat provinsi yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara masing-masing menjadi 400 responden.
Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap
muka langsung yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.
Baca tanpa iklan