Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 menyampaikan penyesalannya karena harus terjerat perkara rasuah tersebut.

Dirinya bahkan turut mengutarakan permohonan maaf kepada jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P yang telah membesarkan namanya.

Hal itu dikarenakan kata dia, sejak adanya perkara ini, partai berlogo Kepala Banteng tersebut kerap dihujat dan dihujani cacian.

Pernyataan itu diutarakan Juliari dalam sidang lanjutan beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Dalam Pledoi, Eks Mensos Juliari Batubara Minta Maaf ke Jokowi dan Megawati

"Saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan. Saya sadar bahwa sejak perkara ini muncul, badai hujatan dan cacian datang silih berganti ditujukan pada PDIP perjuangan," ucap Juliari yang dihadirkan secara virtual.

Kendati begitu dirinya meyakini, partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Itu diungkapkan Juliari mengingat, sudah lamanya kiprah Partai yang bermarkas di Menteng itu dalam dunia Politik di Indonesia.

"Saya yakin sebagai partai nasionalis yang bertahun-tahun selalu berada di garda terdepan dalam menjaga empat pilar kebangsaan serta cita-cita para pendiri bangsa, saya yakin PDIP dibutuhkan dan dicintai segenap rakyat Indonesia," ungkapnya.

Baca juga: Bekas Anak Buah Juliari Ternyata Pernah Diminta Hilangkan Barang Bukti

Selain kepada pengurus dan jajaran PDI-P, Juliari juga mengutarakan permohonan maaf kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas perkara yang menjeratnya ini.

"Di bagian akhir Pledoi ini saya tulus ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya terhadap presiden republik Indonesia bapak Joko Widodo atas kejadian ini," kata Juliari pada pledoinya.

Politikus PDI-Perjuangan itu mengaku akar mula dari kasus yang terjadi di Kementerian Sosial RI ini akibat kelalaiannya saat menjabat sebagai Menteri.

Dia menyebut, saat itu tidak mampu melakukan pengawasan yang baik atas kerja dari para pegawainya.

"Terutamanya permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya sehingga harus berurusan dengan hukum," ucapnya.

Baca juga: Banyak yang Alami White Coat Hypertension, PP Perki Ubah Rekomendasi Tensi untuk Vaksin Covid-19