TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 akan berakhir hari ini, Senin (9/8/2021). 

Namun, hingga kini belum jelas apakah pemerintah akan melanjutkan kebijakan PPKM atau tidak. 

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay melihat bahwa memang ada penurunan kasus tingkat terpapar Covid-19. 

Namun menurutnya penurunan tersebut belum signifikan. Apalagi, penyebaran varian delta dikabarkan semakin banyak merebak ke daerah-daerah. 

"Kalau dari kondisi yang ada, saya memperkirakan PPKM akan diperpanjang. Hanya saja, pemerintah akan menaikkan dan menurunkan levelnya saja. Bisa jadi di kota A levelnya turun ke 3, tetapi di kota B malah naik ke 4. Tergantung kondisi masing-masing," kata Saleh kepada wartawan, Senin (9/8/2021). 

"Dengan adanya perbedaan level seperti ini, akan lebih memudahkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan. Ibarat tone radio, ya tinggal memperbesar atau memperkecil saja. Tetapi kalau menutup PPKM, rasanya belum," imbuhnya. 

Selain itu, menurut Saleh pemerintah pasti akan mengevaluasi terhadap kebijakan PPKM yang telah diterapkan. 

Baca juga: Kasus Covid-19 Telah Menurun, Apakah PPKM Level 4 di Bandung Akan Dicabut? Ini Jawaban Satgas

Evaluasi tersebut setidaknya meliputi penurunan orang yang terpapar Covid, tingkat hunian RS, jumlah orang meninggal, dan jumlah orang-orang yang isolasi mandiri. 

Selain itu, pemerintah juga akan melihat kondisi daerah-daerah lain di Indonesia. 

"Ya, keputusan untuk melanjutkan atau melonggarkan pasti didasari oleh evaluasi tersebut. Secara umum, memang ada penurunan. Tingkat hunian RS, orang yang terpapar, jumlah orang yang meninggal, dan yang isolasi mandiri juga turun," ucapnya. 

Seiring dengan itu, Saleh kembali mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan jaring pengaman sosial secara benar dan tepat sasaran. 

Sebab, kebijakan pengetatan pasti akan menyulitkan dan berdampak pada ekonomi masyarakat kecil dan menengah. 

"Pada titik ini, pemerintah harus hadir memberikan solusi. Mereka harus diberdayakan dan tidak boleh dilupakan," pungkas Anggota Komisi IX DPR RI itu.