TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau dikenal Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Ia ingin dengan adanya OSS ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan izin usaha di Indonesia.

Jokowi mengaku telah mendengar suara dari masyarakat soal pelayanan izin usaha yang dinilai berbelit-belit.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi persnya saat meluncurkan sistem OSS berbasis Risiko yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Jokowi Akui Sering Mendapat Keluhan Pengurusan Izin Usaha Berbelit-belit

"Saya sudah banyak mendengar aspirasi para pelaku usaha dari yang kecil, menengah, sampai yang besar, yang mereka sampaikan semuanya sama."

"Para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, yang cepat, dan yang tidak berbelit-belit."

"Jika ini terpenuhi maka saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah," kata Jokowi.

Lanjut, Jokowi juga tidak mau ada lagi kesulitan yang dihadapi masyarakat terkait perizinan usaha ini.

Bahkan, ia mengecam siapapun oknum aparat untuk tak memanfaatkan kesempatan demi keuntungan pribadi dalam pelaksanaan OSS nantinya.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha, saya tidak mau lagi mendengar ada suap, semua harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan memudahkan para pengusaha."

"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya,” tegas Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menegaskan pihaknya akan mengawasi langsung jalannya layanan OSS ini di tengah masyarakat.

"Apakah persyaratannya semakin mudah? Apakah jumlah izin semakin berkurang? Apakah prosesnya semakin sederhana? Apakah biayanya semakin efisien? Apakah standarnya sama di seluruh Indonesia dan juga apakah layanannya semakin cepat? Ini yang akan saya ikuti."

Presiden meyakini dengan adanya sistem OSS ini, akan meningkatkan investasi baik skala mikro, skala kecil, skala menengah, dan skala besar.

Baca juga: Masyarakat Indonesia Pandang Negatif Investasi dan Perusahaan Asing, Ini Tanggapan KLHK

Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh jajaranya, dari menteri hingga kepala daerah untuk disiplin mengikuti kemudahan layanan dari OSS itu.

Ia menekankan, layanan OSS tidak mengurangi kewenangan daerah dalam memberi izin usaha.

"Tapi, justru memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin baik di level pusat maupun di level daerah agar tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya juga semakin sinergis," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)