TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi ikut menanggapi terkait angka kematian Covid-19 yang dihapus sementara dari indikator penanganan Covid-19.

Menurut Jodi, hal itu dikarenakan adanya data yang merupakan akumulasi dari beberapa minggu sebelumnya.

Akibatnya, pemerintah mengaku kesulitan dalam menganalisis penanganan Covid-19 di daerah.

"Kami temukan ada input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga menimbulkan disorsi dalam penilaian."

"Banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya oleh daerah, sehingga dilaporkan jadi terlambat."

"Jadi terjadi bias dalam analisis, hal ini menyebabkan sulit melihat perkembangan situasi Covid-19 di suatu daerah," kata Jodi, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Kamis (12/8/2021).

Bahkan, Jodi menyebut tidak hanya angka kematian Covid-19 saja yang mengalami hal serupa.

Rupanya, banyak angka kesembuhan Covid-19 yang juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan.

Meski belum diketahui penyebabnya, Jodi menduga hal tersebut lantaran keterbatasan tenaga di daerah.

"Hal serupa juga terjadi dengan kasus aktif, karena banyak kasus sembuh yang belum terlaporkan. Hal ini bisa terjadi mungkin karena keterbatasan tenaga di daerah," ujarnya.

Baca juga: Luhut Hapus Angka Kematian Covid-19, Epidemiolog Sebut Berbahaya: Bisa Salah Strategi dan Ekspektasi

Lebih lanjut, untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah juga menerjunkan tim khusus untuk memperbaikinya.

Kedepannya, setelah data sudah rapi, data angka kematian akan dimasukkan kembali ke dalam indikator penanganan Covid-19.

"Ke depan kita terus mengambil langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. Kita juga menurunkan tim kusus untuk ini."

"Nanti kita akan input indikator kematian jika datanya sudah rapi," jelasnya.