Mensos Risma Minta Beras Bansos PPKM yang Tidak Layak Konsumsi Segera Diganti yang Baru dan Bagus
Bulog sudah menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan menarik dan menggantinya dengan beras berkualitas baik sesegera mungkin.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik," ujar Risma.
Baca juga: Temuan Beras Bansos Diduga Busuk, Tim Saber Pungli Jabar Selidiki Salah Satu Agen Pemasok di KBB
Risma meminta jika ada temuan beras yang kualitasnya buruk agar diganti dengan yang baru dan bagus.
"Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru dan bagus," kata Risma.
Penyaluran BSB, kata Risma, melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan.
"Untuk BSB 10 kg, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog," ucap Risma.
Sementara untuk BSB 5 kg, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial. Pemerintah daerah melalui dinas sosial diberikan kewenangan untuk mendistribusikan beras.
"Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat," jelas Risma.
Dinas sosial juga berwenang untuk langsung meminta ganti kepada penyedia, bila kualitas beras kurang memuaskan.
"Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," tutur Mensos.
Pemerintah mendistribusikan BSB selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
BSB 10 kg disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Adapun untuk BSB 5 kg disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah.(Tribun Network/fah/ism/wly)
