Wakil Ketua MPR Sesalkan Rencana Pemerintah Hapus Indikator Kematian Covid-19
Langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan Covid-19.
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan rencana pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM.
Menurut Syarief, indikator kematian akibat Covid-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.
"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update, maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," ujar Syarief kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut, angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan.
"Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran Covid-19 di daerah-daerah," katanya.
"Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," tambah Syarief.
Baca juga: Tanggapan Pemerintah soal Prediksi Data Kematian Covid Bisa Jauh Lebih Tinggi setelah Diperbaiki
Syarief menilai tidak hanya indikator kematian, indikator jumlah orang yang ditesting juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan.
"Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM," tuturnya.
Dia juga menilai, langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan Covid-19.
"Kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistim database satu pintu terkait data Covid-19 di daerah sehingga data kematian tidak update," ujarnya.
Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi jumlah orang yang ditesting.
"Kemarin, jumlah orang yang ditesting berada di bawah 100 ribu. Padahal, kita perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir Covid-19 sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya," pungkasnya.
