Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa negara selalu hadir dalam memberikan dukungan dan perhatian khusus kepada Panti Sosial terutama dalam menghadapi pandemi.  

Hal ini disampaikan secara langsung oleh tim monitoring dan evaluasi KSP yang meninjau penanganan COVID-19 dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Provinsi Kalimantan Barat pada hari Sabtu (14/8/2021).

“Panti Jompo dan Panti Sosial lainnya mempresentasikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara usia lanjut yang terlantar dan atau miskin sebagaimana perintah UUD,” kata Tenaga Ahli KSP Nuraini saat mengunjungi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma di Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Baca juga: Ingin Vaksin Rata Diterima Masyarakat, Dirjen Dukcapil Minta Lakukan Pendataan di Panti Asuhan

“Untuk itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dan lebih serius dalam memastikan kesejahteraan penghuni panti sosial,” lanjutnya.

Saat ini, terdapat kurang lebih 60 tuna sosial dari total kapasitas 80 orang yang ditampung di UPTD Mulia Dharma ini. 

Sedangkan sasaran garapan panti sosial yang sudah berdiri sejak 1977 ini adalah lanjut usia terlantar berusia diatas 60 tahun, tidak terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dan keterbatasan terhadap aspek sosial serta kesehatan.

Namun, kenyataannya krisis pandemi berimbas pada berkurangnya dana bantuan dekonstruksi atau dana untuk rehabilitasi panti. 

Pihak panti pun hanya mengandalkan biaya APBD untuk pembiayaan operasional sehari-hari dan sumbangan dari donatur untuk menjadi salah satu penopang keberlangsungan panti. 

“Kami meminta adanya bantuan khususnya dari pusat agar ada anggaran khusus untuk biaya rehabilitasi panti ini karena sudah cukup lama belum direhabilitasi,” kata Claudia Ani selaku Kepala UPT Mulia Darma kepada tim KSP.

Sementara itu, dalam menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan panti, pihak UPT Mulia Darma sudah memberlakukan protokol kesehatan 5M dengan cukup baik. 

Berdasarkan laporan di lapangan, sejauh ini tidak ada lansia dan tuna sosial yang terpapar. Kegiatan para lansia juga sangat dibatasi, terutama seluruh kegiatan yang melibatkan kerumunan dan kontak dengan pihak luar. 

Claudia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan prioritas kepada panti sosial dalam mengakses fasilitas kesehatan.

“Kami juga mendapatkan prioritas vaksin dari Dinas Kesehatan sehingga ini cukup memudahkan bagi kami,” ungkap Claudia.

Selain itu, para tuna sosial juga mendapatkan fasilitas cek kesehatan secara berkala di poli umum, poli gizi, poli jiwa dan psikologi Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Sungai Bangkong, Kota Pontianak.

“Di Panti Sosial UPT Mulia Darma yang kami datangi ini, terlihat keseriusan pengelola dalam memastikan keselamatan penghuni dengan menyediakan tempat disinfektan di depan ruang tamu, sanitizer, air dan sabun cuci tangan. Kami sangat apresiasi hal ini dan semoga bisa menjadi contoh bagi panti sosial lain,” imbuh Nuraini.