TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah memberi apresiasi atas Pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 dalam sidang DPR di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Dalam pidatonya, Kepala Negara menargetkan tranformasi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran yang selama ini didominasi oleh tingkat konsumsi rumah tangga (55%) menuju kontribusi ekspor yang lebih besar, dimana per kuartal 2 tahun 2021 kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 20,3%.

Namun untuk mewujudkan langkah ini maka pemerintah perlu melakukan transformasi UMKM menghasilkan produk ekspor.

Sebab mesin ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM yaitu sekitar 61% PDB.

Demikian juga, negara tujuan ekspor juga perlu diperluas agar tidak hanya bertumpu pada kawasan ASEAN yang pada tahun lalu berkontribusi sebesar 22%, tetapi kinerja ekspor dikawasan di zona Amerika, Eropa dan Tiongkok perlu diperkuat seiring perbaikan ekonomi.

Baca juga: Jokowi Tetapkan Pendapatan Negara Rp1.840,7 Triliun di 2022

Dari data yang ada, kontribusi ekspor nasional tahun 2020 ke Amerika Serikat (12%), Tiongkok (19,4%) dan Eropa (8,7%).

Untuk itu pinta Said, kinerja ekspor diketiga kawasan tersebut perlu ditingkatkan.

Langkah ini sekaligus memanfaatkan momentum bila The Fed melakukan kebijakan tapering off pada Oktober 2021 nanti.

“Sehingga walaupun kurs kita tertekan, tetapi devisa kita meningkat karena kinerja ekspor yang baik,” jelasnya.

Adapun indikator target RAPBN tahun 2022 yang disampaikan pemerintah yakni Pertumbuhan Ekonomi 5 -5,5%, Inflasi 3%, Nilai Tukar Rupiah 14,350, Suku Bunga SUN 6,82%, Harga Minyak 63 USD/barel, Lifting Minyak 703 barel/hari, Lifting Gas 1.035 setara barel/hari,

Selain itu Target Pendapatan Negara Rp 1.840,7 triliun, Target Belanja Negara Rp 2.708,7 triliun, Rasio Defisit terhadap PDB Rp 868 triliun (4,85% PDB), Transfer ke Daerah dan Desa Rp 770,4 triliun, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,3%, Tingkat Kemiskinan 8,5-9% dan Rasio Gini 0376-0378.

Said mengaku, pemerintah dan DPR telah menyepakati pembicaraan awal terhadap target asumsi makro, indikator kesejahteraan dan postur RAPBN 2022.

Secara umum Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 sejalan dengan pembahasan awal Pokok-Pokok RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR.

Namun begitu, Banggar DPR memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 menjawab tantangan tahun 2022.