Respons KPK Sikapi Temuan Komnas HAM: Alih Status Pegawai Jadi ASN Bukan Tanpa Dasar
KPK menyatakan menghormati hasil penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK).
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Keempat, terjadi pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Komnas HAM, kata dia, juga menemukan fakta ada pertanyaan yang mengarah pada kepercayaan, keyakinan, maupun pemahaman terhadap agama tertentu yang sebetulnya tidak memiliki relevansi dengan kualifikasi maupun lingkup pekerjaan pegawai.
Tindakan tersebut, kata dia, jelas-jelas sebagai pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Undang-Undang tentang HAM dan pasal 18 Undang-Undang tentang Pengesahan Hak-Hak Sipil dan Politik.
Kelima, terjadi pelanggaran hak asasi manusia hak atas pekerjaan.
Hal itu, kata dia, terjadi pada penonaktifan atau nonjob terhadap 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tanpa alas yang sah seperti pelanggaran kode etik atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Sehingga pemberhentian ini nyata sebagai pelanggaran hak atas pekerjaan yang juga diatur di Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 ayat 2 kemudian pasal 38 ayat 2 Undang-Undang tentang HAM termasuk juga komentar umum 18 angka 4 Kovenan hak ekonomi sosial dan budaya," kata Munafrizal.
Keenam, terjadi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak atas rasa aman.
Ia mengatakan profiling lapangan yang dilakukan ilegal dan intimidatif, serta tindakan asesor saat melakukan wawancara juga merupakan salah satu bentuk dilanggarnya hak atas rasa aman tersebut.
"Artinya ini jelas tidak sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia," kata Munafrizal.
Ketujuh, terjadi pelanggaran hak atas informasi.
Proses penyelenggaraan hingga hasil asesmen TWK yang tidak transparan, tidak terbuka, dan juga tidak informatif soal metode, ukuran, konsekuensi hingga pengumuman hasilnya, kata dia, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi.
Jaminan atas hak tersebut, lanjutnya, tertuang dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang tentang hak asasi manusia dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kedelapan, adalah pelanggaran hak atas privasi.
Hal tersebut, kata dia, terlihat dari adanya doxing dan hoax atas pribadi pegawai tertentu dalam proses asesmen.
