TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa (17/8/2021).

Sidaknya di RT 007/RW 010, Kelurahan Klender, Muhadjir menemukan masalah penyaluran bansos yang tidak merata. 

Dia menemukan banyak warga di wilayah tersebut memerlukan bansos dan sangat layak mendapatkan bantuan sosial, tetapi belum mendapatkan bansos reguler. 

Baca juga: Kemensos Aktivasi Fitur Usul dan Sanggah di Aplikasi Cek Bansos, Ini Tujuannya

Selain itu, ada beberapa warga telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS), sebelumnya mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan atau Program Sembako (BPNT).

Tetapi sejak awal tahun mengatakan bantuannya tidak ada lagi. 

Menurut Muhadjir, kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

"Ini hampir terjadi di semua tempat daerah kumuh, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi gak dapat duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: 76 Tahun Kemerdekaan RI, Menko PMK: Masih Banyak Rakyat Belum Merdeka Secara Substansi

Sebelumnya, Muhadjir pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut. 

Muhadjir juga mengecek di wilayah pulau-pulau NTT,  Gresik (Jatim),  Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). 

Masalah belum meratanya bansos ini, menurutnya, disebabkan oleh data yang belum sempurna. 

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kata Muhadjir, harus disempurnakan, melalui updating data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan. 

Menurutnya, DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan.

"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," ujar Muhadjir. 

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Daerah Jangan Tunda Ambil Vaksin di Gudang Farmasi

Lebih lanjut, Muhadjir meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos, segera menangani penyempurnaan data. 

Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan data DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan.

Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.

"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ucap Muhadjir. 

"Mudah-mudahan dengan pemantauan kunjungan lapangan ini  atau uji petik, dimana kita tidak mungkin seluruh Indonesia kita lakukan), tapi kita mencari enclave-enclave, kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian kita akan cari jalan keluarnya," pungkas Muhadjir Effendy.