TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dengan menggunakan pesawat Kepresidenan yang sudah berganti warna merah putih, Kamis (19/8/2021).

Dalam catatan Tribunnews.com, ini merupakan kali pertama Jokowi menggunakan pesawat Kepresidenan setelah pesawat itu berganti warna menjadi merah putih.

Pengecatan dan perubahan warna pesawat Kepresidenan dengan anggaran Rp 2 miliar ini sempat menuai polemik. 

Sebelumnya, pesawat Kepresidenan yang dibeli di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berwarna biru putih.

Baca juga: Warna Cat Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Ali Ngabalin: Tak Ada Hak Paten Orang Kuasai Satu Warna

Terakhir Jokowi menggunakan pesawat Kepresidenan dengan cat biru putih itu dalam kunjungan ke Jawa Timur pada 6 Mei lalu.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi dengan ditemani Sekretaris Kabinet, Pramono Anung lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.00 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Madiun, Presiden disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta.

Agenda kerja pertama yang akan dilakukan Jokowi pada kunjungan ini adalah meninjau vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Jadi Polemik, Kasetpres: Sudah Direncanakan Sejak 2019

Presiden juga akan melakukan konferensi video dengan peserta vaksinasi serupa di sejumlah provinsi lain.

Selepas itu, Presiden akan menuju Gang Kampung Pesilat, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah bagi masyarakat.

Pada siang harinya, Presiden diagendakan untuk memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun.

Adapun agenda terakhir dalam kunjungan kerja Presiden kali ini adalah mengunjungi pabrik pengolahan porang milik PT Asia Prima Konjac.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga akan melakukan groundbreaking perluasan pabrik dan berdialog bersama para petani.

Baca juga: Busyro: Tak Ada Urgensi Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Hanya Menambah Absurditas

Kata KSP soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menanggapi beragam kritik yang diberikan publik atas pengecatan pesawat kepresidenen Republik Indonesia.

Ngabalin mengatakan pesawat kepresidenan sudah tujuh tahun digunakan.

Untuk itu, sudah sewajarnya pesawat kepresidenan mendapat perawatan demi keselamatan, termasuk dengan mengganti warna catnya.

"Pesawat kepresidenan itu sudah tujuh tahun, harus ada perawatan-perawatan besar, harus diperiksa, karena untuk keselamatan penerbangan Bapak Presiden RI, kemudian dicat juga," kata Ngabalin dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Warna Pesawat Kepresidenan RI Dipersoalkan, Ali Ngabalin: Ada yang Sakit Perut

Diketahui sebelumnya pesawat kepresidenan berwarna biru putih, kemudian sekarang di cat kembali dengan warna merah putih.

Pengecatan pesawat kepresidenan tersebut kemudian menuai banyak komentar dan kritik dari sejumlah pihak.

Ngabalin pun menilai kritik yang diberikan justru terkesan mempolitisasi keputusan pemerintah tersebut.

Lebih lanjut, Ngabalin menegaskan tidak ada hak paten bagi seseorang untuk menguasai satu warna.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Jadi Polemik, Kasetpres: Sudah Direncanakan Sejak 2019

Ia mempertanyakan juga mengapa warna pesawat kepresidenan kini menjadi persoalan hingga dibawa-bawa ke presiden.

"Tidak ada hak paten orang dalam menguasai suatu warna. Kok warna jadi persoalan, warna jadi dibawa-bawa ke Presiden, kenapa Presiden bikin merah putih? Betul-betul kampungan banget sih lo," tegasnya.

Ngabalin menjelaskan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan tersebut telah ditetapkan pemerintah dalam APBN tahun 2019, atau sebelum pandemi Covid-19.

"Anggarannya dari APBN tahun 2019, sehingga alokasi anggaran itu dipakai. Kenapa baru sekarang? Kalau ditetapkan tahun 2019, dan proyek pelaksanaanya dikaitkan dengan masalah covid."

"Saya ingatkan Anda bahwa di seluruh kementerian lembaga, khusus di sekretariat negara dan istana, terjadi refocusing anggarannya itu bukan sekali dua kali, dan ratusan miliar," tuturnya.

Baca juga: Polemik Cat Pesawat Kepresidenan Dinilai Tidak Substantif Karena yang Dipersoalkan Warnanya

Sudah Direncanakan Sejak Sebelum Pandemi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini mengatakan bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan BBJ2 bukanlah rencana baru.

Pengecatan tersebut sudah direncanakan sejak sebelum Pandemi.

"Ini bukan rencana baru, sudah dimulai sejak 2019, untuk menyambut hari kemerdekaan ke-75," kata Faldo kepada wartawan, Rabu, (4/8/2021).

Pengecatan Pesawat tersebut kata dia justru lebih efisien karena dilakukan berbarengan dengan perawatan berkala yang telah ditetapkan.

Baca juga: Busyro: Tak Ada Urgensi Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Hanya Menambah Absurditas

"Pesawat BJJ 2 itu servis sesuai rekomendasi pabrik jatuh pada 2021. Tadinya, itu satu paket sama beberapa armada lain yang sudah datang waktunya. Sekalian dicat, justru biar lebih efisien," katanya.

Anggaran pengecatan pesawat yang mencapai Rp 2 miliar tersebut, kata dia, sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga harus dilaksanakan.

Lagi pula anggaran di Kementerian Sekretariat Negara selama ini sudah refocusing untuk pandemi.

Baca juga: Demokrat: Harusnya Bangga SBY Beli Pesawat Kepresidenan Setelah 69 Tahun Tidak Punya

"Sesuai dengan aturan dan ketentuan Kementerian Keuangan. Rencana ini tentunya sudah ada juga di dalam APBN, jadi ya harus dilaksanakan," katanya.

Selain itu kata dia, pengecatan pesawat kepresidenan dilakukan untuk menggeliatkan sektor usaha dalam negeri.

Oleh karenanya pengecatan dilakukan oleh perusahaan lokal.

"Di kala pandemi, belanja pemerintah dapat mendorong geliat sektor usaha, apalagi industri penerbangan, yang sangat terdampak pandemi. Naik pesawat sekarang, kan tidak semudah dulu lagi, jadi melambat itu semua, dari hulu sampai hilir," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Faryyanida Putwiliani)