Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemilu 2024

Ini Pendapat Surya Paloh Soal Amandemen UUD 1945

Surya Paloh turut menanggapi soal wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Ini Pendapat Surya Paloh Soal Amandemen UUD 1945
Tribunnews.com/Herudin
Surya Paloh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh turut menanggapi soal wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Paloh menilai, wacana tersebut harus didahului dengan bertanya kepada masyarakat dan tidak boleh hanya pendapat dari MPR.

Hal itu disampaikan Surya Paloh dalam Dialog Kebangsaan dalam memperingat 50 tahun CSIS Indonesia melalui virtual, Senin (23/8/2021).

"Bagi Nasdem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas, tanya dulu sama masyarakat kalau mau amendemen," ucap Paloh.

Sebagai Ketum NasDem, pihaknya menegaskan bahwa suara masyarakat perlu terlebih dahulu didengar oleh MPR sebelum menentukan kebijakan itu.

Baca juga: Perlu Ada Sumpah dari Presiden dan Pimpinan MPR Agar Amandemen UUD 1945 Tak Melebar dari PPHN

Sehingga, bila mayoritas publik tidak menginginkannya, lebih baik wacana tersebut tak direalisasikan. 

Begitu juga, jika amandemen tersebut  justru masyarakat menginginkannya dilakukan secara penuh.

"Kalau memang tidak berani ke sana, sebaiknya jangan amendemen itu," tegas Paloh.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional. 

Hal itu untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas