TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut vaksinasi Covid-19 terhadap murid bukan syarat pembukaan sekolah.

"Kondisi untuk membuka sekolah ada di PPKM level 1, 2, 3, itu saja," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/8/2021).

Namun, Nadiem mengatakan bahwa vaksinasi terhadap guru merupakan syarat wajib jika sekolah ingin memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"Kalau guru sudah vaksin dia wajib memberi opsi tatap muka," katanya.

Nadiem menyampaikan ada sejumlah wilayah di Indonesia yang sudah masuk wilayah dengan kategori PPKM level 1, 2, dan 3.

"PPKM level 1, 2, 3 boleh PTM terbatas. Sekitar 63 persen sekolah kita ada di PPKM level 1, 2, 3," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah mengizinkan PTM Terbatas di wilayah PPKM Level 1-3 seiring membaiknya situasi pandemi.

Nadiem mengatakan, ada 12 daerah yang masih melarang PTM padahal daerah itu dinilai sudah dapat melakukan PTM.

Baca juga: Nadiem: Presiden Dukung PTM Terbatas Segera Dilaksanakan di Wilayah PPKM Level 1-3

Nadiem mengatakan dari 12 daerah yang melarang PTM, mayoritas berada di Pulau Sumatera.

"Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh pemdanya," katanya.

Nadiem pun meminta tolong kepada Komisi X agar daerah tersebut dapat segera melaksanakan sekolah tatap muka.

"Jadi, bapak ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," ujarnya.

"Hingga Agustus 2021 ini, hanya 26 persen sekolah yang baru membuka PTM, dari yang seharusnya 63 persen. Jadi kita harus gotong royong, ramai-ramai kita turun dan mendorong sekolah kita PTM dengan protokol kesehatan ketat," katanya.

Tak Bisa Ditunda

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, pelaksanaan PTM dinamis tergantung pada kondisi wilayah masing-masing.

Seperti di Kabupaten Blitar dan Sumenep Jawa Timur yang sudah lebih dulu melakukan PTM sejak 16 Agustus 2021, untuk tingkat TK hingga SMP.

"Fokus pemerintah saat ini mengembalikan anak-anak ke PTM dengan cara yang paling aman yakni disiplin protokol kesehatan," kata Plate dalam keterangannya, yang dikutip Senin (23/8/2021).

Johnny menegaskan, PTM tak bisa ditunda hingga pandemi berakhir.

Sejumlah ilmuwan memprediksi pandemi akan menjadi suatu yang berkelanjutan atau endemi sehingga perlu beradaptasi.

Dalam pelaksanaan PTM terbatas, tetap mengacu pada SKB 4 Menteri (Mendikbud Ristek, Mendagri, Menkes, Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Orang tua, tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengizinkan anaknya memilih mengikuti PTM terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ," tegasnya.

Menkominfo juga menekankan, sekolah juga wajib mengatur kapasitas peserta didik (SD, SMP, SMA maksimal 50 persen), mengatur sistem shift, melaksanakan prokes ketat, dan tidak ada aktivitas lainnya seperti makan bersama ataupun hal lainnya.

Baca juga: Asesmen Nasional Hanya di Daerah yang Gelar PTM Terbatas, Kemendikbudristek Ungkap Alasannya

Jadi hanya sekolah masuk kelas dan keluar pulang.

Seiring kegiatan PTM terbatas, vaksinasi terus digencarkan.

"Sekolah di wilayah PPKM level 1-3 tetap dapat menyelenggarakan PTM terbatas dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sesuai daftar periksa yang ada dalam SKB 4 Menteri," katanya.

Dampak PJJ

Nadiem menjelaskan dampak dan risiko belajar jarak jauh bagi anak.

Menurutnya, ada penurunan capaian belajar, banyak anak putus sekolah, apalagi perempuan. Di berbagai macam daerah banyak learning loss yang dampaknya permanen.

"Kekerasan terjadi dalam rumah tangga, ini kita semua sudah tahu, semua kita adalah orang tua, atau anak, atau punya teman, yang sudah mengalami ketegangan melaksanakan PJJ, jadi ini harus segera kita akselerasi," ujar Nadiem.

Nadiem memastikan sikap pihaknya tetap sama, yaitu agar PTM segera diterapkan sehingga kondisi psikologis anak bisa terjaga.

"Ini sudah terlalu lama kondisi psikologis anak kita dan kognitif learning loss anak kita sudah terlalu kritis, kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat," katanya. (Tribun Network/Reza Deni/sam)