Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Respons Ombudsman Sikapi Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Akses Pelayanan Publik

Ombudsman RI menanggapi wacana di sejumlah daerah yang akan menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai satu syarat akses pelayanan publik.

Respons Ombudsman Sikapi Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Akses Pelayanan Publik
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Ilustrasi Ombudsman RI. Ombudsman RI menanggapi wacana di sejumlah daerah yang akan menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai satu syarat akses pelayanan publik. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais menanggapi wacana di sejumlah daerah yang akan menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai satu syarat akses pelayanan publik.

Menurutnya, pemberlakuan tersebut dapat dilakukan apabila pelaksaan vaksinasi Covid-19 sudah merata hingga mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Ia menjelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi memang menyebutkan sanksi administrasi bagi yang menolak vaksinasi.

Dalam Pasal 13A disebutkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

"Namun hal ini kami harap jangan dulu diterapkan, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan Vaksin Covid-19,” kata Indraza Marzuki Rais dalam keterangannya, Jumat (27/8/2021)

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 27 Agustus 2021 jumlah penerima vaksin Covid-19 Dosis 1 sebanyak 60,43 juta jiwa atau 29,02% dari total sasaran vaksin 208,26 juta.

Baca juga: Ombudsman RI: Program SJUT DKI Jakarta Harus Prioritaskan Pelayanan Publik

Sedangkan penerima vaksin dosis 2 sebanyak 34,12 juta jiwa atau 16,38 persen.

Indraza mengungkapkan sejumlah fakta di lapangan, di mana saat ini penolakan vaksinasi sudah jauh menurun.

Animo masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas