TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar mendukung sistem pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menugaskan para inspektur daerahnya masing-masing agar terhubung dengan sistem tersebut.

Hal itu disampaikan Tito saat memberi arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), dan Launching Pengelolaan Bersama MCP secara virtual, Selasa (31/8/2021).

“Karena ada sebagian besar sudah mengkonek (terhubung) dengan sistem MCP ini, tapi ada beberapa daerah yang masih belum dihubungkan tersambung dengan sistem ini,” ujar Mendagri Tito.

Baca juga: Tersangka Korupsi Kalahkan Kejari Tanjungbalai Dalam Sidang Praperadilan di Medan

MCP ini merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi.

Tito menyampaikan rasa terima kasihnya, karena baik KPK maupun BKPK telah bersedia menjalin kerja sama dengan Kemendagri.

Mendagri menilai, sistem yang berasal dari inisiatif KPK tersebut lebih mengedepankan upaya pencegahan.

Di samping KPK juga tetap melakukan upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

“Ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua KPK dengan adanya inisiatif MCP ini, karena mengedepankan pencegahan dan kami kira pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan,” ungkapnya.

Selain meluncurkan MCP, pada kesempatan tersebut Mendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).

Aplikasi ini merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.