Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Achmad Choesni mengatakan bantuan ini diberikan membantu masyarakat yang terdampak penerapan PPKM Darurat.

"Dalam konteks pandemi ini dan kita tahu semuanya bahwa ada KPM yang terkena dampaknya. Kalau di perkotaan itu ada beberapa layanan yang harus berhenti karena ada PPKM," ujar Choesni dalam Dialog Produktif Rabu Utama: Perkembangan Terbaru Bantuan Sosial yang disiarkan channel Youtube FMB9ID_IKP, Selasa (31/8/2021).

Bansos semasa PPKM, merupakan salah satu dari yang telah disalurkan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Tidak akan Melakukan Lockdown, Ini Respon Cepat KPCPEN Menyikapi Kondisi Peningkatan Kasus Covid-19

Choesni berharap bansos yang disalurkan pemerintah dapat meringankan beban para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemberian bansos, menurut Choesni, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dirinya berharap para KPM dapat membelanjakan uang bansos, sehingga roda ekonomi dapat berjalan.

"Memang kita mengharapkan bantuan yang sudah disediakan tidak hanya disalurkan, tapi juga digunakan oleh teman-teman KPM, teman-teman yang menerima bantuan. Dengan demikian bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga dan itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi," tutur Choesni.

Sehingga pemberian bansos, selain menjaga daya beli masyarakat juga bisa meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia.

Bansos yang disalurkan selama masa PPKM melalui perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST). Penyaluran BST telah mencapai tahap kelima dan keenam.

Baca juga: KPCPEN: Yogyakarta Jadi Kota Vaksinasi Terbanyak Setelah Bali dan Jakarta

Pemberian BST dilakukan secara rapel dua bulan dengan total Rp600 ribu. Penyaluran BST telah mencapai 9,8 juta KPM.

Selain itu, pemerintah menyalurkan bansos beras untuk 28,8 juta KPM. Beras yang diberikan sebanyak 10 Kg.

Rinciannya 10 juta KPM penerima Bansos reguler PKH. Lalu 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM Program Sembako non PKH.

"Jadi untuk bansos beras ini memang adalah kualitas medium. Pak Menko PMK konsen sekali sama kualitasnya. Beliau berkali-kali bilang kalau kita memberikan bansos beras, kita harus ikut atau harus bisa merasakan berasnya. Yang kita berikan ke teman-teman KPM adalah beras yang juga kita makan sehari-hari," ungkap Choesni.

Selain itu, ada pula program bantuan sembako untuk 5,9 juta KPM yang berasal dari usulan pemerintah daerah. Choesni menjelaskan alokasinya selama bulan dan rencananya diterimakan mulai bulan September 2021.

Pemerintah juga memberikan subsidi listrik kepada masyarakat. Bantuan itu Berupa diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 450 Va. Lalu diskon tarif 25 persen untuk pelanggan 900 Va.