Meski  demikian, ia juga memahami, terdapat pula perjalanan dinas yang dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dan fakta-fakta yang ada di lapangan. 

“Namun kalau sebuah substansi perjalanan dinas sebatas kepada koordinasi dan konsultasi, pandemi mengajarkan zoom meeting,” ujarnya.

Pihaknya mencatat, dalam APBD Tahun Anggaran 2021, total anggaran perjalan dinas yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi se-Indonesia yaitu sebesar Rp9,4 triliun. 

Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, total anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas yakni sebesar Rp28,7 triliun. 

Menurut Ardian, semakin besar wilayah administrasi suatu pemerintah daerah kabupaten/kota, maka berdampak kepada anggaran perjalanan dinasnya. 

Begitu juga dengan semakin ekstrem kondisi geografis suatu daerah, maka akan berdampak pula kepada anggaran perjalanan dinas yang dikeluarkan. 

“Angka ini bisa dikatakan cukup besar ya, nah harapan kami dengan budaya kerja baru melalui zoom meeting bisa memberikan semacam efisiensi di dalam belanja,” tukas Ardian.

Dengan adanya penyesuaian kerja atau budaya kerja baru, diharapkan dapat berjalan linear dengan penyesuaian pengganggaran belanja dalam APBD, sehingga lebih efektif dan efisien. 

Dengan demikian, APBD Tahun 2022 dapat diarahkan pada pengurangan belanja yang tidak efisien, dan mengalihkannya kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.