Tribun

Virus Corona

Fraksi PKS Desak Pemerintah Perpanjang Keringanan Pajak Bagi Buruh Industri

Mulyanto keberatan bila pemerintah memberikan keringanan pajak hanya untuk pembelian barang mewah.

Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Fraksi PKS Desak Pemerintah Perpanjang Keringanan Pajak Bagi Buruh Industri
Andri/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memperpanjang keringanan (relaksasi) pajak penghasilan Pph Pasal 21 sebesar 100 persen bagi buruh sektor industri.

Menurutnya, keringanan itu perlu sebagai upaya meningkatkan produktivitas pekerja sekaligus membantu meringankan beban biaya pelaku industri.

"Relaksasi pajak penghasilan itu habis sampai bulan September 2021. Begitu juga relaksasi PPN 22 impor untuk yang mengimpor barang baku untuk 19 industri manufaktur yang terkena dampak sesuai rekomendasi KADIN dan APINDO baik yang berlokasi di wilayah KITE maupun non KITE juga berakhir sampai bulan September 2021," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

"Pajak-pajak seperti ini layak untuk diperpanjang relaksasinya. Bukan terkait pajak atas barang mewah mobil baru," imbuhnya.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, lanjut Mulyanto, pemerintah perlu mempertimbangkan secara bijaksana terkait relaksasi pajak ini.

Selain untuk menggairahkan industri juga jangan sampai melukai rasa keadilan dalam masyarakat.

Mulyanto keberatan bila pemerintah memberikan keringanan pajak hanya untuk pembelian barang mewah.

Menurutnya pemerintah harus adil terhadap semua kelompok masyarakat.

Baca juga: Relaksasi PPKM Mulai Terlihat, Bos Garuda Proyeksikan Kinerja Membaik di Semester II-2021

Bila pemerintah memberikan keringanan atas pembelian barang mewah maka seharusnya Pemerintah dapat pula memberikan keringanan pajak bagi buruh industri.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas