Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berharap Presiden dan DPR tak terjebak pada citra yang disodorkan oleh pengusung kandidat Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.

Ia memaklumi adanya semacam kompetisi dari para kandidat Panglima TNI karena menurutnya bagaimanapun menjadi Panglima TNI adalah capaian paling sempurna dari karir seorang perwira.

Namun demikian, menurutnya saat ini justru yang "berisik" adalah para pengusung kandidat Panglima TNI yang getol menunjukkan keunggulan kandidatnya. 

Bahkan, menurutnya dengan gambaran seolah-olah pergantian sudah mendesak dan harus segera dilakukan.

Baca juga: Pengamat Militer Soroti Anggota DPR Beri Dukungan ke Kandidat Panglima TNI: Suasana Kurang Sehat

Ia menyangkan para pendukung kandidat tersebut lupa bahwa pergantian Panglima TNI bukan kompetisi elektoral. 

Penunjukan calon Panglima TNI, kata dia, adalah hak presiden sepenuhnya. 

Dalam hal tersebut, kata dia, Presiden tidak bisa didikte terkait kapan penggantian sebaiknya dilakukan dan siapa kandidat terbaik.

Pasalnya, kata dia, pilihan waktu dan penunjukkan Panglima TNI mengacu pada kebutuhan dan prioritas presiden baik menyangkut aspek organisasi, politik, maupun pertimbangan strategis lainnya.

"Ya kemudian kita hanya bisa berharap, Presiden maupun DPR tidak terjebak pada bangunan citra dan reputasi yang disodorkan oleh para endorser (pendukung), tanpa melihat realitas secara jernih dan obyektif," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (3/9/2021).

Fahmi menilai "kompetisi" terkait siapa yang akan menjadi Panglima TNI selanjutnya kali ini lebih "berisik" dibanding sebelumnya.

Pada saat pergantian Panglima TNI dari Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo ke Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menurutnya diskusi yang berkembang di ruang publik berbeda dengan saat ini.

Saat itu, kata dia, diskusi yang berkembang di publik adalah terkait desakan banyak pihak agar presiden segera mengganti Panglima TNI karena Gatot dinilai tak selaras lagi dengan agenda presiden.

Sementara itu, lanjut dia, pada proses pergantian sebelumnya, bahkan dari Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ke Gatot Nurmantyo juga bisa dibilang mulus-mulus saja dan tidak ada aroma kampanye yang berlebihan seperti sekarang.

"Ya kita lihat saja nanti, apakah yang paling berisik yang terpilih atau bagaimana. Semua tergantung presiden," kata Fahmi.