Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengatakan angka buta aksara di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, persentase dan jumlah penduduk buta aksara telah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: Fraksi PPP Dorong Pemerintah Anggarkan Dana Abadi Pesantren 

“Persentase buta aksara tahun 2019 sebanyak 1,78 persen atau 3.081.136 orang, dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,71 persen, atau menjadi 2.961.060 orang," ujar Jumeri melalui keterangan tertulis, Senin (6/9/2021).

Jumeri mengatakan pihaknya melakukan peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan pada daerah tertinggi persentase buta aksaranya.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia dengan capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen.

Baca juga: Tiba di Jepang, Menhub Budi akan Bertemu Pejabat Bahas Percepatan Proyek Infrastruktur Transportasi

Kemdikbudristek melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di kabupaten terpadat buta aksara pada lima provinsi yang tinggi buta aksaranya.

Lima provinsi tersebut, adalah Papua (22,03 persen), Nusa Tenggara Barat (7,52 persen), Sulawesi Barat (4,46 persen), Nusa Tenggara Timur (4,24 persen), dan Sulawesi Selatan (4,11 persen).

Bagi wilayah yang memiliki kekhususan, Kemendikbudristek juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, seperti program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus.

Baca juga: Festival Kuliner Blibli Pecahkan Rekor MURI, Libatkan 3.190 UMKM

"Hal ini sebagai upaya untuk menjangkau yang tak terjangkau," ucap Jumeri.

Kemendikbudristek juga bekerjasama dengan BPS untuk pemutakhiran data buta aksara.

Melalui hal tersebut, Jumeri mengatakan peta sebaran penduduk buta aksara sampai tingkat provinsi dan Kabupaten Kota dapat diketahui.

"Mengacu pada peta sebaran buta aksara tersebut, kami menetapkan kebijakan layanan program pendidikan keaksaraan,” tutur Jumeri.

Kemendikbudristek, kata Jumeri, juga mengembangkan jejaring lintas sektor dalam penuntasan buta aksara.

"Mekanismenya dengan melakukan sharing anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Jumeri.

Selain itu kemitraan dengan perguruan tinggi, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dikoordinasikan oleh Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas serta Dinas Pendidikan kabupaten.