Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menekankan pentingnya pengawalan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Pengawalan, menurut Risma, merupakan suatu keniscayaan agar masyarakat miskin, rentan dan terdampak pandemi Covid-19 bisa merasakan kehadiran negara melalui bantuan sosial.

“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut,” ujar Risma melalui keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Risma membeberkan empat strategi untuk mengatasi persoalan bantuan sosial, mulai dari proses, penyaluran hingga diterima oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: CARA Daftar jadi Penerima Bansos Kemensos, Download Aplikasi Cek Bansos, Siapkan KK dan KTP

Strategi pertama, adalah melakukan perbaikan sistem.

Dirinya menerjukan tim Kementerian Sosial ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perbaikan sistem itu berat tapi harus dilaklukan untuk merubah ke arah yang lebih baik dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," tutur Risma.

Namun, dalam upaya perbaikan data penerima bantuan perlu melibatkan peran aktif dari Pemerintah Daerah (Pemda)

Menurutnya, masih ada pemda yang tidak aktif dan peduli sehingga berdampak pada tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya.

Bahkan ada pemda tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun maka tidak heran data di lapangan berbeda dengan data Dukcapil karena tidak ada informasi seperti pindah alamat dan domisili, meninggal dan lain sebagainya.

“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat," ungkap Risma.

Demi pengawasan penyaluran bansos Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos.

“Setiap bulan kami rutin menggelar pertemuan dengan institusi dan lembaga itu bertujuan untuk menyelesaikan bersama-sama sebab pikiran banyak orang lebih baik daripada pikiran kami sendiri," kata Risma.

Strategi kedua, adalah mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap kelurahan dipampang data penerima bantuan.