TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peristiwa kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 41 narapidana memicu keprihatinan banyak kalangan.

Termasuk dari politisi PKB.

PKB menilai peristiwa tersebut harus diusut tuntas sehingga pihak-pihak yang terlibat bisa diminta pertanggungjawaban.

"Kami tentu sangat prihatin dengan kebakaran Lapas Tangerang yang menyebabkan 41 korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Ini menjadi indikator jika harus ada perbaikan serius terhadap manajemen Lapas di tanah air,” kata Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Rano Alfath kepada wartawan, Rabu (8/9/2021).

Dia mengatakan saat ini Dirjen Lapas Kemenkumham harus fokus menangani para korban.

Baca juga: Lapas Kelas 1 Tangerang Berusia 42 Tahun, Dihuni 2.072 Napi hingga Over Kapasitas 400 Persen

Mereka yang tewas segera diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Sedangkan mereka yang terluka bisa segera mendapatkan perawatan memadai.

"Seiring proses investigasi yang dilakukan pihak kepolisian, Dirjen Lapas dan jajarannya harus fokus menangani para korban. Secepatnya mereka diidentifikasi dan serahkan kepada keluarga bagi yang meninggal. Yang luka-luka segera pastikan mendapatkan pengobatan. Jangan sampai status warga binaan membuat mereka terdiskriminasi dalam mengakses layanan kesehatan," ucapnya.

Rano menilai peristiwa kebakaran Lapas Tangerang merupakan contoh bagaimana tingkat manajemen keamanan di Lapas yang begitu seadanya.

Antisipasi terhadap bencana alam maupun nonalam tidak dipikirkan dengan baik.

Seharusnya ada prosedur tetap (Protap) bagi warga binaan jika tempat tahanan mereka terbakar.

"Banyaknya korban meninggal karena terkunci dalam ruang tahanan saat kebakaran menunjukkan tidak ada protap jelas bagaimana evakuasi warga binaan harusnya dilakukan. Situasi ini kian menambah deretan panjang bukti jika Lapas di tanah air memang kurang manusiawi," ujarnya.

Rano mengungkapkan manajemen Lapas di tanah air secara umum membutuhkan perbaikan menyeluruh.

Cerita jika Lapas sering overload, dugaan adanya jual beli kamar tahanan, dugaan ada transaksi jual beli narkoba di dalam tahanan, hingga minimnya alat keselamatan di Lapas sudah menjadi rahasia umum.

"Kami berharap bahwa peristiwa ini menjadi catatan serius bagi perbaikan Lapas di masa datang. Harus ada skema sehingga Lapas kedepan lebih manusiawi," katanya.

Rano mendorong agar perbaikan manajemen Lapas di tanah air segera dilakukan.

Menurutnya langkah perbaikan Lapas harus menjadi prioritas dengan terlebih dahulu melakukan revisi aturan perundangan terkait secara komprehensif.

"Peristiwa kebakaran Lapas Tangerang harus menjadi momentum perbaikan Lapas secara menyeluruh. Kemenkum HAM bisa segera mengkaji revisi aturan perundangan untuk perbaikan manajemen Lapas dalam waktu dekat," pungkasnya.