TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat yang sudah mendapatkan suntikan vaksin untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes).

Menurut Ma'ruf, meski sudah menerima vaksinasi bukan berarti membuat seseorang bebas dari Covid-19.

Ma'ruf menegaskan vaksinasi dilakukan untuk memperkuat imun masyarakat, karena Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi transisi dari pandemi ke endemi.

”Saya menganggap ini sangat penting karena memang kita sedang menggiatkan untuk bisa mempercepat vaksinasi sebagai upaya untuk kekebalan kelompok atau herd immunity, yang memang ini jadi salah satu praktik kita untuk mengurangi Covid-19,” kata Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi corona di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI), Selasa (7/9).

Baca juga: Setelah Mahfud MD dan Polda Metro, Kini Ombudsman Bedah Soal Dugaan Pungli di Samsat Jaktim

Mantan Ketua Umum MUI itu pun mengapresiasi langkah yang dilakukan FKG UI dalam membantu percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

”Ini untuk memperkuat imun supaya nanti kita harapkan bahwa Covid ini nantinya dari pandemi, kemungkinan oleh para ahli, akan mengarah ke endemi. Karena itu kita siapkan 70 persen rakyat atau 200,8 juta harus segera divaksinasi. Kita [pada] 2021, akhir Desember, [menargetkan yang divaksin] 70 persen," tuturnya.

Meski demikian, Ma'ruf mengakui banyak hambatan yang harus dilalui untuk mencapai herd immunity.

Luasnya wilayah Indonesia hingga kondisi geografis yang berbeda di setiap daerah menjadi tantangan tersendiri untuk menyalurkan dan melaksanakan vaksinasi.

"Tapi kita harapkan secepatnya. Inilah yang sekarang kita siapkan sambil juga terus melakukan testing, tracing yang seperti kita ketahui bahwa sekarang ini [kasus konfirmasi Covid-19] sudah terjadi penurunan," ujarnya.

Baca juga: KPK: 70 Persen Pejabat Bertambah Kaya, 95 Persen LHKPN Pejabat Tak Akurat

Ma'ruf juga mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan skenario lebih detail untuk menghadapi masa endemi.

Untuk mencapai itu, vaksinasi dan protokol kesehatan tetap harus dijalankan secara beriringan.

"Secara detailnya memang sedang disiapkan skenarionya seperti apa. Tapi penerapan protokol kesehatan tetap berlanjut, kemudian vaksinasi sampai tiga kali, booster. Ini yang sekarang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren KH Syamsuddin, Ponorogo, Selasa (7/9).

Ia menyampaikan bahwa target vaksinasi nasional pada akhir 2021 mencapai angka 70 persen.

Target itu diharapkan dapat dicapai setiap provinsi, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan menjadi tuan rumah perhelatan internasional World Superbike pada November mendatang.

"Kita inginkan seluruh provinsi bisa tervaksin minimal 70 persen itu di akhir tahun ini. Syukur sebelum perhelatan terutama yang di sekitar venue sudah bisa diselesaikan," ucap Jokowi.

Baca juga: DPR Instansi Pemerintah yang Harta Kekayaan Anggotanya Tertinggi Dibandingkan Instansi Lain 

Jokowi meminta percepatan vaksinasi terus dilakukan agar penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat segera dihentikan.

Tak lupa ia berpesan agar stok vaksin Covid-19 di daerah segera dihabiskan. Jokowi memastikan stok vaksin akan terus ditambah agar seluruh masyarakat bisa segera divaksinasi.

"Segera dihabiskan, sehingga kalau kurang langsung minta lagi ke Kementerian Kesehatan, agar segera selesai program vaksinasi kita agar penyebaran Covid, penyebaran varian Delta bisa kita kurangi, bisa kita hentikan," tutur Jokowi.(tribun network/den/fik/dod)