TRIBUNNEWS.COM - Isu reshuffle kabinet semakin mencuat setelah Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke kubu koalisi pendukung pemerintah.

Pengamat politik dan ketatanegaraan, Agus Riwanto, menduga ada barter politik dalam bergabungnya PAN ke partai koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Koalisi itu kan mendukung pemerintahan, tentu selalu ada barter politik," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (10/9/2021).

"Jadi mau membantu pastinya ada perbincangan mendapat kekuasaan apa ketika membantu itu," jelasnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Jokowi Belum Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet: Fokus Saja Tangani Persoalan Covid-19

Apabila ada reshuffle kabinet, Agus memprediksi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, berpeluang mendapat kursi menteri.

"Kemungkinan kalau mau ada reshuffle, itu siapa yang mengakomodasi keinginan PAN yang mau menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi."

"Itu nanti PAN yang akan melihat siapa di antara mereka."

"Menurut saya tokoh yang paling kuat ya Pak Ketum Zulkifli Hasan," terangnya.

Baca juga: Gerindra Angkat Bicara soal Isu Reshuffle Kabinet, Sebut Tak Masalah Jika Benar Dilakukan

Selanjutnya, Agus memprediksi dua posisi yang kemungkinan akan di-reshuffle oleh Jokowi.

Dua menteri tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

"Besar kemungkinan kalau dilihat dari peta, yang mungkin di-reshuffle itu bisa saja Sekretaris Negara, bisa saja Menko PMK," kata Agus.

Baca juga: Respons Isu Reshuffle Kabinet, Istana Tegaskan Jokowi dan Semua Menteri Fokus Tangani Covid-19

Kepentingan PAN Masuk Koalisi

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) ini lalu menyebut ada dua kepentingan dari bergabungnya PAN ke partai koalisi Jokowi.

Ia berujar, merapatnya PAN ini terkait rencana amandemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Ada dua kepentingan besar masuknya koalisi PAN ke pemerintahan Jokowi," ungkapnya.

"Pertama, ini ada isu amandemen konstitusi terkait beberapa pasal yang mau diubah."

"Dugaan saya, masuknya PAN ini mungkin akan memperkuat jumlah kompetisi koalisi di MPR, karena yang melakukan amandemen itu MPR."

"Bertambahnya koalisi itu, suara koalisi partai penyokong pemerintah yang mengusung amandemen akan lebih mulus," jelas Agus.

Baca juga: Keputusan Pembentukan Holding Industri Pertahanan Kini di Tangan Jokowi

Pengamat politik ini lalu menyebut merapatnya PAN ke kubu koalisi pemerintah terkait Pemilu 2024 mendatang.

Dengan bergabungnya PAN tersebut, kini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi.

"Kepentingan kedua, masuknya PAN terkait Pemilu 2024."

"Karena kalau dibaca secara politik, koalisi pemerintah ini hanya ingin menyisakan dua yaitu PKS dan Demokrat," katanya.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi dan Mulai Hidup Bersama Covid-19

Agus juga menyinggung soal syarat minimal 25 persen suara bagi partai politik atau gabungan parpol yang mencalonkan presiden.

"Kalau ingin menyalonkan presiden kan 25 persen suara partai."

"Dengan masuknya PAN ke koalisi mereka, kan jadi buyar koalisi sebelah (PKS dan Partai Demokrat)," bebernya.

"Jadi ada dua kepentingan itu masuknya PAN ke koalisi pemerintahan Jokowi," tegas Agus.

Baca juga: Covid-19 Tidak akan Hilang Total, Jokowi: Perlindungan Terbaik dengan Vaksinasi

Diketahui, Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menilai Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Relawan Jokowi memperkirakan reshuffle kabinet dilakukan paling lambat Oktober 2021 mendatang.

Tanggapan PAN

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Yanri Susanto, mengklaim partainya tidak memaksa atau mengusulkan posisi tertentu kepada Presiden Jokowi.

Sebab, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kami dari PAN tetap memandang reshuffle hak prerogatif presiden," ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Jokowi Ingin Pastikan Vaksinasi Terus Bergulir

"PAN tidak pada posisi memaksa, menekan, atau mengusulkan posisi tertentu."

"Karena kami paham betul bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden."

"Oleh karena itu, kita tunggu saja," papar Yanri.

"Walaupun beberapa waktu lalu di partai koalisi, PAN sudah diajak untuk ikut bergabung," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait isu Reshuffle Kabinet