Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Pengamat Prediksi Tokoh PAN yang Berpeluang Dapat Kursi Menteri
Isu reshuffle kabinet semakin mencuat setelah Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke kubu koalisi pendukung pemerintah.
Penulis: Nuryanti
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Isu reshuffle kabinet semakin mencuat setelah Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke kubu koalisi pendukung pemerintah.
Pengamat politik dan ketatanegaraan, Agus Riwanto, menduga ada barter politik dalam bergabungnya PAN ke partai koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Koalisi itu kan mendukung pemerintahan, tentu selalu ada barter politik," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (10/9/2021).
"Jadi mau membantu pastinya ada perbincangan mendapat kekuasaan apa ketika membantu itu," jelasnya.
Baca juga: Pengamat Nilai Jokowi Belum Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet: Fokus Saja Tangani Persoalan Covid-19
Apabila ada reshuffle kabinet, Agus memprediksi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, berpeluang mendapat kursi menteri.
"Kemungkinan kalau mau ada reshuffle, itu siapa yang mengakomodasi keinginan PAN yang mau menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi."
"Itu nanti PAN yang akan melihat siapa di antara mereka."
"Menurut saya tokoh yang paling kuat ya Pak Ketum Zulkifli Hasan," terangnya.
Baca juga: Gerindra Angkat Bicara soal Isu Reshuffle Kabinet, Sebut Tak Masalah Jika Benar Dilakukan
Selanjutnya, Agus memprediksi dua posisi yang kemungkinan akan di-reshuffle oleh Jokowi.
Dua menteri tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
"Besar kemungkinan kalau dilihat dari peta, yang mungkin di-reshuffle itu bisa saja Sekretaris Negara, bisa saja Menko PMK," kata Agus.
Baca juga: Respons Isu Reshuffle Kabinet, Istana Tegaskan Jokowi dan Semua Menteri Fokus Tangani Covid-19
Kepentingan PAN Masuk Koalisi
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) ini lalu menyebut ada dua kepentingan dari bergabungnya PAN ke partai koalisi Jokowi.
Ia berujar, merapatnya PAN ini terkait rencana amandemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).