"Ada dua kepentingan besar masuknya koalisi PAN ke pemerintahan Jokowi," ungkapnya.

"Pertama, ini ada isu amandemen konstitusi terkait beberapa pasal yang mau diubah."

"Dugaan saya, masuknya PAN ini mungkin akan memperkuat jumlah kompetisi koalisi di MPR, karena yang melakukan amandemen itu MPR."

"Bertambahnya koalisi itu, suara koalisi partai penyokong pemerintah yang mengusung amandemen akan lebih mulus," jelas Agus.

Baca juga: Keputusan Pembentukan Holding Industri Pertahanan Kini di Tangan Jokowi

Pengamat politik ini lalu menyebut merapatnya PAN ke kubu koalisi pemerintah terkait Pemilu 2024 mendatang.

Dengan bergabungnya PAN tersebut, kini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi.

"Kepentingan kedua, masuknya PAN terkait Pemilu 2024."

"Karena kalau dibaca secara politik, koalisi pemerintah ini hanya ingin menyisakan dua yaitu PKS dan Demokrat," katanya.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi dan Mulai Hidup Bersama Covid-19

Agus juga menyinggung soal syarat minimal 25 persen suara bagi partai politik atau gabungan parpol yang mencalonkan presiden.

"Kalau ingin menyalonkan presiden kan 25 persen suara partai."

"Dengan masuknya PAN ke koalisi mereka, kan jadi buyar koalisi sebelah (PKS dan Partai Demokrat)," bebernya.

"Jadi ada dua kepentingan itu masuknya PAN ke koalisi pemerintahan Jokowi," tegas Agus.

Baca juga: Covid-19 Tidak akan Hilang Total, Jokowi: Perlindungan Terbaik dengan Vaksinasi

Diketahui, Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menilai Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Relawan Jokowi memperkirakan reshuffle kabinet dilakukan paling lambat Oktober 2021 mendatang.