TRIBUNNEWS.COM - Isu reshuffle kabinet semakin mencuat setelah Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke kubu koalisi pendukung pemerintah.

Wakil Ketua Umum PAN, Yanri Susanto, mengklaim partainya tidak memaksa atau mengusulkan posisi tertentu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kami dari PAN tetap memandang reshuffle hak prerogatif presiden," ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Pelajar SLB di DIY

Baca juga: Presiden Jokowi: Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi

"PAN tidak pada posisi memaksa, menekan, atau mengusulkan posisi tertentu."

"Karena kami paham betul bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden."

"Oleh karena itu, kita tunggu saja," papar Yanri.

"Walaupun beberapa waktu lalu di partai koalisi, PAN sudah diajak untuk ikut bergabung," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi dan Mulai Hidup Bersama Covid-19

Baca juga: Covid-19 Tidak akan Hilang Total, Jokowi: Perlindungan Terbaik dengan Vaksinasi

Diketahui, isu perombakan kabinet mencuat setelah Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menyatakan Jokowi tak lama lagi akan melakukan reshuffle kabinet.

Ia memperkirakan, paling lambat bulan Oktober 2021 kabinet akan dirombak.

Relawan JoMan pun mendesak Jokowi segera mengganti menteri yang berkinerja kurang maksimal.

Baca juga: Relawan Sebut Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Inilah Daftar Menteri di Kabinet Indonesia Maju

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Jokowi Ingin Pastikan Vaksinasi Terus Bergulir

Kata Istana

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, buka suara terkait isu reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Ia menyampaikan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi.