TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi potensi bencana hidrometereologi seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. 

Hal ini menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi terjadinya cuaca ektrem di sejumlah wilayah di Indonesia dalam sepekan ke depan. 

"Pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah antisipasi bencana sedini mungkin untuk melindungi rakyat dari potensi bencana," kata Puan melalui keterangannya, Rabu (15/9/2021). 

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia yang berlaku sejak 14-20 September 2021. 

Hasil analisa BMKG menyebutkan, cuaca ekstrem terjadi akibat mulai aktifnya sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang melewati wilayah Indonesia seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin. 

Fenomena-fenomena dinamika atmosfer tersebut mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas. 

Baca juga: BMKG: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem, Banjir Bandang dan Tanah Longsor Hingga 20 September

Puan mengharapkan kesiapan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi potensi bencana dampak dari cuaca ekstrem akibat berbagai fenomena alam itu. 

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai langkah upaya penyelamatan rakyat dari potensi bencana," ucapnya. 

Puan juga mengingatkan agar seluruh instansi/lembaga di daerah saling bersinergi dengan baik untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

"Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan biarkan masyarakat menunggu jika terjadi bencana," ujar Puan. 

"Segera bergerak secara terpadu untuk menyelamatkan rakyat. Serta berikan pertolongan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan mereka," imbuhnya. 

Menyusul peringatan cuaca ekstrem, BMKG juga menetapkan sejumlah wilayah berada pada status siaga banjir yang berlaku untuk tanggal 13-15 September 2021. Provinsi yang ditetapkan siaga banjir adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 

Puan pun meminta agar jajaran pemerintah di daerah-daerah yang berstatus siaga banjir itu untuk selalu standby.

Koordinasi Forkopimda di setiap wilayah dinilai perlu dilakukan secara intens untuk memastikan kondisi rakyat.