TRIBUNNEWS.COM - Adanya aktivitas kapal perang China di Perairan Natuna, Kepulauan Riau menjadi perhatian sejumlah pihak.

Diketahui beredar video dari nelayan Indonesia yang merekam adanya enam kapal asing di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Aktivitas kapal China yang diabadikan pada Senin (13/9/2021) lalu itu membuat nelayan mengeluh dan khawatir.

Baca juga: Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, Ketua DPR: Jaga Kedaulatan!

Penjelasan TNI

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) 1 Laksamana Muda TNI, Arsyad Abdullah mengatakan para nelayan Indonesia tidak perlu khawatir saat memancing dan berlayar di dalam ZEE Indonesia.

"Di wilayah klaim ZEE ini, nelayan Indonesia boleh saja, karena ini merupakan hak berdaulat kita. Jadi, kita punya hak untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi," ujar Arsyad, Kamis (16/9/2021), dikutip dari Kompas.com.

Terkait keberadaan kapal asing di wilayah Natuna, Arsyad menyebut hal itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa terjadi.

Arsyad menjelaskan kapal asing yang sekadar melintas disebut dengan lintas damai.

"Untuk melaksanakan lintas damai, semua negara punya hak di sini."

"Jadi bisa saja nanti di sini kita menjumpai ada kapal perang asing, ada kapal pemerintah asing, ya itu sah-sah saja, selama dia melaksanakan lintas damai," kata Arsyad.

Baca juga: Amankan Laut Natuna Utara, TNI AL Kerahkan 5 KRI Secara Bergantian

Menurut Arsyad yang terpenting kapal-kapal asing tersebut tidak masuk tanpa izin ke dalam batas teritorial, yakni 12 mil dari garis pantai.

"Sampai sejauh ini, kapal perang asing Amerika, China, kita selalu deteksi."

"Namun dia hanya melintas. Jadi melintasi landas kontinen, ada yang menuju Singapura, atau dari Singapura menuju timur laut, dan dalam semigggu kadang ada, kadang tidak ada. Ini merupakan perairan internasional," ujar Arsyad.

Tanggapan Puan Maharani

Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk serius dalam menanggapi pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Perairan Natuna.

Puan menekankan Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus ‘mengganggu’ wilayah kedaulatan bangsa,.

“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin."

"Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagin rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” kata Puan di Jakarta, Jumat (17/9/2021), dikutip dari Kompas.tv.

Baca juga: Kapal Perang China Mondar-mandir di Perairan Natuna, Nelayan Ketakutan Cari Ikan di Laut

Puan menyebut bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna.

Ia pun mendesak pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi."

"Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China,” ungkapnya.

Prabowo dan Luhut Didesak

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk tidak diam menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh China.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Mulyanto menilai peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi.

Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.

"Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest)," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

"Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," tambahnya.

Baca juga: Misteri Kapal dan Mayat yang Terdampar di Pulo Aceh Terungkap, Ternyata Nelayan Srilangka

Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sebagai Menhan, Prabowo dinilai seharusnya bersuara atas pelanggaran tersebut dan jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu.

Begitu pula Menko Marves yang dikenal dekat dengan Pemerintah China.

"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," ujar Mulyanto.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Chaerul Umam) (Kompas.com/Hadi Maulana) (Kompas.tv/Fadel Prayoga)