Tribun

SPK Indonesia Keberatan dengan Pemberlakukan PPN, Ini Alasannya

Haifa Segeir berharap PPN untuk lembaga pendidikan tidak memandang status sekolah. Baik SPK maupun sekolah nasional pada umumnya.

Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Sanusi
SPK Indonesia Keberatan dengan Pemberlakukan PPN, Ini Alasannya
ist
Ketua Perkumpulan SPK Indonesia Haifa Segeir 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Malvyandie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pajak pertambahan nilai (PPN) bakal dikenakan pemerintah pada sekolah-sekolah berbiaya mahal.

Selama ini sekolah mahal identik dengan sekolah internasional yang kini disebut dengan satuan pendidikan kerja sama (SPK).

Ketua Perkumpulan SPK Indonesia Haifa Segeir menyatakan keberatan dan penolakan atas pengenaan PPN pada Satuan Pendidikan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (17/9/2021), dia mengungkapkan sejumlah alasannya terkait penolakan tersebut.

"Pengenaan PPN kepada institusi Pendidikan tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya pemerintah mendorong meratanya akses Pendidikan (berkualitas) untuk semua kalangan. Dengan mengenakan PPN akan membuat Pendidikan (berkualitas) menjadi semakin tidak terjangkau semua kalangan dan tidak memberikan hak warga negara untuk mendapatkan akses atas Pendidikan (berkualitas)," katanya.

Baca juga: Siap-siap, Sekolah dengan Bayaran Mahal Akan Kena PPN

Ia menjelaskan, bahwa sebagian besar siswa siswi yang bersekolah di SPK adalah siswa siswi warga negara Indonesia. Hanya sebagian kecil SPK yang memiliki siswa siswi asing yang lebih banyak daripada siswa siswi warga negara Indonesia.

Ia ingin meluruskan wacana yang berkembang bahwa SPK layak kena PPN karena sekolah mahal dan komersil. "Padahal itu tidak benar. Tidak semua SPK 'mampu'. Ini perlu saya luruskan," katanya.

"Kemudian bahwa Satuan Pendidikan Bersama (SPK) merupakan satuan Pendidikan yang berada dalam sistem Pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 Permendikbud 31 Tahun 2014 dimana SPK WAJIB memenuhi 8 standar nasional Pendidikan dan secara berkala menjalani proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Oleh karenanya asumsi bahwa SPK bukan dalam system Pendidikan nasional adalah salah dan harus diluruskan," katanya.

Ia merasa ada diskriminasi dalam kebijakan pemerintah termasuk di dalamnya pengecualian penerimaan dana BOS, pengecualian atas diberikannya tunjangan profesi atas guru-gurunya dan saat ini diwacanakan untuk dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan satuan Pendidikan lainnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas