Jika Ada Karyawan BUMN Terbukti Radikal dan Teroris, Erick Thohir Minta Masyarakat Laporkan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap tindakan dan aksi terori
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap tindakan dan aksi terorisme.
Sehingga, jika hal tersebut terjadi di dalam Kementerian BUMN atau di perusahaan-perusahaan pelat merah, maka yang Karyawan yang bersangkutan harus mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku.
“Setiap langkah BUMN adalah untuk membangun Indonesia, kami tidak mentoleransi terorisme,” jelas Erick dalam penjelasannya, Sabtu (18/9/2021).
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu eks pegawai BUMN Kimia Farma berinisial S alias MT yang diduga terlibat kelompok terorisme, diduga termasuk dalam pengurus jaringan Jemaah Islamiah (JI).
Erick kembali melanjutkan, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat apabila menemukan oknum atau Karyawan BUMN yang terbukti terlibat gerakan radikalisme dan terorisme, diharapkan untuk segera melapor kepada dirinya.
Yakni dengan cara mengirimkan informasi ke email resmi Kementerian BUMN yang tercantum di dalam Website Kementerian BUMN.
Baca juga: Tepis Radikalisme dan Terorisme di BUMN, Menteri Erick Kerja Sama BNPT, Muhammadiyah, dan NU
“Jika anda mengetahui ada oknum BUMN yang terpapar radikalisme ataupun terorisme, laporkan (ke website resmi Kementerian BUMN),” tegasnya.
Sementara itu, untuk menepis paham-paham radikalisme agar tidak masuk ke dalam Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan pelat merah, Erick menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng berbagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam dan juga Lembaga di Pemerintahan.
Seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ormas Islam Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU).
“Kami tidak mentoleransi terorisme dan kami terus memperkuat proses internal untuk pencegahan dan penanganan paham radikalisme di lingkungan BUMN,” papar Menteri Erick.
“Termasuk bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, NU, dan Muhammadiyah untuk melakukan langkah-langkah menjadi nilai luhur Pancasila sebagai pondasi negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.
