TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) mengungkapkan bahwa nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) nasional di bidang politik mendapat skor 69,65. 

Angka tersebut membuat Indonesia, dari sisi keterbukaan informasi di bidang politik, berada di kategori sedang.

"Dari sisi politik, skor secara nasional 69.65, itu masuk kategori sedang," ucap Koordinator IKIP 2021, yang juga Komisioner KIP, Romanus Ndau dalam National Assessment Council Forum IKIP 2021, di Hotel Santika Ice BSD, Tangerang, Jumat (17/9/2021) kemarin. 

Romanus menjelaskan, politik Indonesia saat ini cenderung luar biasa besar. 

Di mana kebanyakan partai politik punya kewenangan yang sangat besar, namun, dari sisi keterbukaan informasi, cenderung tertutup.

"Politik kita memang gigantis, luar biasa. Partai politik itu punya kewenangan yang sangat besar, tapi dari sisi informasi kita tidak pernah tahu secara tuntas," jelas Romanus.

Baca juga: Skor IKIP Nasional 2021 Lampaui Target Nasional, Ini 3 Daerah Tertinggi dan Terendah

Menurut dia, ada satu masalah serius bila keterbukaan informasi di bidang politik lemah. 

"Kalau dalam politik tidak tuntas secara informasi, kita tidak akan bisa memilih calon pemimpin politik yang sungguh sangat diandalkan," kata Romanus. 

"Ini tentu terkait dengan politik yang sangat liberal, politik yang bertumpu pada modal. Modal ekonomi, bukan pada kualitas," sambung dia. 

Romanus mengatakan, praktik-praktik politik saat ini, yang cenderung lemah dalam keterbukaan informasi, membuat Indonesia mengahadapi tantangan yang sangat besar.

"Dari sisi itu memang kita menghadapi tantangan yang sangat besar," ujar dia.

"Dulu orang menjadi politisi hebat, itu karena dia pembelajar ulung. Hari ini, orang jadi politisi, kebanyakan itu karena dia punya modal ekonomi. Jadi ini tantangan yang saya kira cukup serius," pungkas dia.