”Mana ada sumbangan pemikiran DPR untuk restrukturisasi anggaran itu,” ujarnya.

Menurut Lucius, idealnya penghasilan anggota DPR ditentukan berdasarkan kinerja. Jika kinerjanya buruk, maka sebaiknya anggaran dikurangi.

Meski begitu, Lucius memahami bahwa ide mengurangi anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR ini bukan hal mudah.

Sebab, kekuasaan DPR dibutuhkan presiden atau pemerintah dalam banyak hal. “Ini juga yang membuat aturan gaji dan tunjangan pejabat seperti DPR ini belum juga berubah sejak 1980,” ucapnya.

Krisdayanti sebelumnya secara blak-blakan bicara soal besaran gajinya sebagau anggota DPR. Dalam kanal Youtube Akbar Faizal, ia mengungkap menerima gaji di awal bulan sebesar Rp 16 juta.

Lalu untuk total tunjangan yang didapat mencapai Rp 59 juta. Selain itu, Krisdayanti menyebutkan anggota DPR mendapatkan dana aspirasi Rp 450 juta yang diterima lima kali setahun.

Lalu ada lagi dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses sebesar Rp 140 juta. "Rp 140 juta itu 8 kali setahun," kata Krisdayanti di kanal YouTube Akbar Faizal.

Terkait pengakuannya itu Krisdayanti sudah dipanggil oleh Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Utut Adianto, dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, DPR Bambang Wuryanto.

Dalam pertemuan itu PDIP mengatakan Krisdayanti meminta maaf telah membuat gaduh dan membuat repot banyak pihak.

"Kami undang, bukan memanggil, karena kami selaku pimpinan ingin ada kesetaraan sesama anggota," kata Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto kepada wartawan, Jumat (17/9).

Selaku pimpinan Fraksi PDIP DPR RI, Utut mengaku ingin melihat motif apa yang disampaikan Krisdayanti.

Menurut Utut, motif Krisdayanti tak ada yang jelek, apalagi jahat.

"Yang kedua, Mbak Krisdayanti kan memang bicara suasananya gembira karena artis. Kalau yang disampaikan data-data itu kan publik bisa mengetahui, tinggal ngomong, tinggal download saja, bisa diketahui," ujar grandmaster catur ini.

Utut tak memungkiri apa yang disampaikan Krisdayanti soal gaji hingga dana aspirasi menimbulkan kegaduhan.