“Kalau kita berbicara dengan Dinas Pertanian itu jangan bicara tentang harga, karena harga itu tidak diatur oleh Kementerian Pertanian itu hanya bicara soal peningkatkan produksi. Dan siapa yang menentukan harga Kementerian Perdagangan,” paparnya.

Johan juga mengatakan, saat ini Komisi IV DPR sedang melakukan pendekatan kepada pemerintah agar Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi mitra dari Komisi IV DPR. Sehingga nantinya ketika berbicara produksi, bicara juga soal retribusi harga.

“Jadi apa yang dikeluhkan oleh petani kita juga akan terus mengawalnya, anomali di Indonesia ini soal dukungan anggaran 30 persen penduduk Indonesia itu hidup ketergantungan di sektor pertanian. Tetapi anggaran pertanian dari tahun terus diturunkan oleh pemerintah,” ujar Johan.

Baca juga: Musim Hujan Diprediksi Bakal Datang Lebih Awal, Kementan Siapkan Upaya Antisipasi

Semenjak dilantik oleh pemerintah sebagai Anggota DPR RI, lanjutnya pihaknya terus konsisten agar pemerintah konsen pembangunan dan anggaran terhadap sektor pertanian.

“Masa dari Rp 2.000 triliun anggaran kita cuma Rp 14 triliun, waktu pertama masuk sebagai anggota DPR itu anggaran Rp 30 triliun dan saat terjadi pandemi Covid-19 dipotong lagi sisanya di Dipa tahun 2022 tinggal Rp 14,6 triliun,” ungkap Johan

Ia mengatakan bahwa kerja keras para petani, penyuluh dan stakeholder di bidang pertanian bisa menjaga Indonesia ini tetap tegak walaupun terkena pandemic.

“Semoga pemerintah terbuka hatinya , pikirannya agar mau mengembalikan anggarannya, kalau 30 persen rakyat Indonesia hidup di pertanian harusnya anggaranya adalah 30 persen juga. Saya juga mengapresiasikan ketua DPR Puan Maharani sudah membicarkan tentang peningkatan anggaran pertanian, secara khusus Ketua DPR itu menyampaikan agar anggaran pertanian ditingkatkan,” pungkasnya