Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Banyak Kartel Pangan, Wakil Ketua MPR Pertanyakan Implementasi Kebijakan Pertanian  

Menjadi persoalan besar ketika Indonesia sebagai negara agraris namun tidak mampu mengejar cita-cita untuk swasembada di sektor pangan

Banyak Kartel Pangan, Wakil Ketua MPR Pertanyakan Implementasi Kebijakan Pertanian  
MPR RI
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memiliki kekayaan wilayah pertanian yang luar biasa. 

Sayangnya, cita-cita bangsa ini untuk menjadi lumbung pangan dunia masih jauh panggang dari api. Buktinya, para petani kita banyak yang hidup miskin. 

Selain itu, komoditas pangan kita masih banyak yang bergantung pada impor. 

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, kebijakan pertanian di Indonesia sebenarnya sudah cukup ideal. Pertanyaannya kenapa pertanian kita dan Indonesia belum bisa menjadi negara agraris yang maju pertaniannya. 

Hal itu disampaikan Gus Jazil saat memberikan sambutan pada acara Kebangkitan Tani Indonesia dalam rangka Hari Tani Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-7 Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) secara virtual, Kamis (23/9/2021).

”Menurut saya bukan soal kebijakannya saja, tetapi implementasi dari kebijakan yang ada. Masalahnya tidak semata-mata dari undang-undang, tentang kebijakan kita. Sampai hari ini petani kita atau Indonesia belum bisa disebut sebagai negara lumbung pangan dunia padahal pangan itu sangat penting. Hari ini kedaulatan pangan petani kita belum menjadi kekuatan, belum mampu menciptakan swasembada,” ujar Gus Jazil.

Baca juga: Ekonom INDEF: Sektor Pertanian Adalah Bantalan Resesi

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, dulu era Orde Baru Indonesia pernah swasembada pangan. 

Hal ini menjadi pertanyakan ketika sekarang justru tidak bisa. 

”Dulu saya pernah di Komisi IV, kita memutuskan swasembada di 5 sektor: gula, padi, garam, kedelai, dan jagung. Tetapi sampai hari ini juga belum selesai. Pertanyaannya ini soal ideologi, atau anggaran, atau soal pembinaan dan implementasi,” ungkapnya. 

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas