Ditanya Kesiapannya Jadi Panglima TNI, KSAL Yudo Margono: Kalau Tidak Siap, Nyebur Laut
KSAL Laksamana Yudo Margono memberikan tanggapan saat ditanya mengenai kesiapannya menjadi Panglima TNI selanjutnya.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - KSAL Laksamana Yudo Margono memberikan tanggapan saat ditanya mengenai kesiapannya menjadi Panglima TNI selanjutnya.
Menjelang masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono disebut-sebut menjadi kandidat terkuat pengganti Hadi.
Saat ditanya mengenai kesiapannya jika ditunjuk menjadi Panglima TNI selanjutnya, Yudo menekankan semua prajurit selalu siap menjalankan apapun tugasnya.
Karena itu, ia tak ingin merespons soal kabar dirinya menjadi kandidat terkuat pengganti Hadi.
"Kita prajurit apapun yang ditugaskan harus siap melaksanakan tugas."
"Jadi tidak ada respons-respons, tidak ada respons," kata Yudo di atas KRI Semarang-594 usai Doa Bersama Lintas Agama untuk Negara dan Bangsa, Kamis (23/9/2021), dilansir Tribunnews.
Baca juga: Menimbang Peluang KSAD Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Siapa Paling Kuat?
Baca juga: Tak Ada Deadline Surpres Calon Panglima TNI, tapi DPR Berharap Jokowi segera Menyerahkan
Yudo kembali menegaskan, semua prajurit termasuk dirinya, selalu siap melaksanakan tugas.
Jika tidak, katanya, prajurit akan menceburkan diri ke laut.
"Loh semua prajurit kalau ditanya. Jangankan saya, ini semua prajurit yang KLD (Kelasi Dua) itu kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas, pasti siap."
"Kalau tidak siap, nyebur laut dia. Pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya saja. Anda tanya siap melaksanakan tugas, siap pasti," tegasnya.
Lebih lanjut, Yudo menyerahkan pemilihan Panglima TNI selanjutnya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden.
"Tidak ada respons, belum ada itu. Serahkan saja kepada Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," pungkasnya.
Peluang KSAL Yudo Margono Menjadi Panglima TNI
Baru-baru ini, beredar rumor Istana telah menetapkan pilihannya terkait Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono.
Pasalnya, baru-baru ini Wakil Presiden Maruf Amin keliru memanggil Yudo sebagai Panglima TNI.
Baca juga: Siapa Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi? Andika Perkasa Berpeluang Besar, Yudo Margono Menguat
Baca juga: Alasan KSAD Andika Perkasa Calon Kuat Panglima TNI: Punya Pendukung Kuat, Dinilai Mengerti Jokowi
"Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah."
"Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Maruf dalam sebuah video yang beredar, dilansir Tribunnews.
Kendati demikian, Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, menegaskan Maruf Amin hanya salah ucap.
Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai peluang Yudo menjadi Panglima TNI semakin menguat seiring berjalannya waktu.
"Peluang Yudo Margono juga terus menguat seiring berjalannya waktu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (14/9/2021).
"Relatif tak ada masalah baginya (Yudo Margono) dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto," lanjutnya.
Namun, selain Yudo, kata Khairul, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa juga berpeluang sama dalam menggantikan Hadi.
Meski begitu, Khairul mengatakan pemilihan Panglima TNI selanjutnya bisa mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi profesionalisme dan politik.
Dari sisi profesionalisme, khairul mengatakan setidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan dua hal untuk menentukan pengganti Hadi, yakni soal masa aktif dan kebutuhan organisasi.
Dari sisi masa aktif, kata Khairul, masa jabatan Andika lebih singkat dibandingkan Yudo.
Baca juga: Profil Letjen Eko Margiyono, Nama Baru Mencuat di Bursa Calon Panglima TNI, eks-Pengawal SBY
Baca juga: Harta Kekayaan Letjen Eko Margiyono, Namanya Mencuat di Bursa Calon Panglima TNI, Total Rp14 M
Terkait hal itu, masa aktif tentu saja akan memengaruhi efektivitas Panglima TNI selanjutnya dalam memimpin dan mengelola organisasi.
"Andika Perkasa sekitar 1 tahun lebih sedikit. Sementara Yudo Margono memiliki masa aktif 2 tahunan lebih."
"Dari sisi organisasi, masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi," kata Fahmi, dilansir Tribunnews.
Lalu secara politik, menurut Khairul, Presiden Jokowi membutuhkan Panglima TNI yang loyal, terutama untuk memuluskan agenda politik dan pemerintahan.
Dari hal tersebut, kata Khairul, bisa dilihat tidak ada penghalang dalam relasi antara Jokowi dan Yudo.
Tetapi, Khairul menilai Yudo tak memiliki pendukung kuat untuk menjamin dirinya terpilih sebagai Panglima TNI.
Sedangkan Andika, dinilainya punya pendukung sekaligus penghalang yang kuat, yaitu sang ayah mertua, Hendropriyono, serta pernyataan sejumlah politisi dan tokoh.
"Sementara Andika Perkasa memiliki endorser kuat sekaligus barrier (penghalang)."
"Melalui sosok ayah mertuanya, Hendropriyono, maupun dari beragam pernyataan dukungan dari sejumlah politisi dan tokoh," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitoris, yakin pengganti Hadi Tjahjanto adalah Yudo.
Baca juga: Letjen Eko Margiyono Belum Pernah Jadi Kepala Staf Angkatan, Bagaimana Peluangnya Jadi Panglima TNI?
Baca juga: Komisi I DPR Protes Menhan Prabowo dan Panglima TNI Tak Hadir dalam Rapat Kerja
Alasannya, berdasarkan Undang-undang TNI, matra AL berpeluang mengisi poisisi Panglima TNI.
Karena itu, Fernando yakin Presiden Jokowi sebagai orang yang taat pada UU akan menjalankan ketentuan tersebut, sama halnya dengan Andika.
"Berdasarkan UU TNI, kali ini matra AL berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI."
"Selain itu Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI," terangnya, Kamis (16/9/2021), dilansir Tribunnews.
"Saya yakin Presiden Jokowi akan taat kepada konstitusi dalam hal ini UU TNI."
"Selain itu Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganakemaskan matra AD dan menganaktirikan matra lain," tegasnya.
Jika Yudo dipilih menjadi Panglima TNI, Fernando memprediksi Andika nantinya akan dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).
Sedangkan Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan, diperkirakan Fernando akan menggantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD.
Soal Surpres Panglima TNI
Hingga Kamis (23/9/2021), Jokowi belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisikan nama Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Calon Panglima TNI Harus Giliran Matra
Baca juga: Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Universitas Negeri Padang, Panglima TNI Minta Stok Vaksin Dihabiskan
Namun, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memprediksi Jokowi akan mengirimkan Surpres Panglima TNI setelah PON XX Papua selesai digelar.
Pasalnya, saat ini Hadi Tjahjanto tengah mengemban tugas menjaga keamanan PON XX Papua, terutama saat ada tamu negara.
"Surpres setahu saya belum. Tapi, menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021), dilansir Tribunnews.
"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR."
"Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat."
"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," bebernya.
Disisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, yakin Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI selanjutnya akan segera diserahkan dalam waktu dekat, sebelum memasuki masa reses.
“Sesuai UU, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah Surpres diterima,” ujar Puan dalam keterangannya, Senin (20/9/2021), dilansir Tribunnews.
Namun, Puan meminta publik tetap bersabar menunggu keputusan Presiden.
Lantaran, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogratif orang nomor satu tanah air.
“Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat."
"Sehingga, TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” urainya.
Ia pun berharap, Panglima TNI selanjutnya bisa melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi sejumlah permasalahan.
Seperti penanganan Covid-19 hingga pengendalian keamanan di Papua.
“Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut,” pungkasnya.
Baca artikel terkait calon Panglima TNI
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Gita Irawan/Vincentius Jyestha/Malvyandie Haryadi/Reza Deni/Chaerul Umam, Kompas.com/Dandy Bayu Bramasta)