Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Pengamat Sebut Ultimatum BEM SI Sama Dengan Mendorong-dorong Presiden Intervensi Pengangkatan ASN

Ultimatum BEm SI secara tidak langsung meminta Jokowi untuk melakukan intervensi terhadap pengangkatan ASN.

Pengamat Sebut Ultimatum BEM SI Sama Dengan Mendorong-dorong Presiden Intervensi Pengangkatan ASN
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan turun berunjuk rasa bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengangkat 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN.

Pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa ultimatum tersebut secara tidak langsung meminta Jokowi untuk melakukan intervensi terhadap pengangkatan ASN.

Padahal kata dia dalam ketatanegaraan ada mekanisme yang sudah dibentuk untuk menyelesaikan persoalan termasuk dalam pengangkatan ASN.

"Menurut saya, jangan Presiden didesak untuk intervensi, karena sudah ada mekanisme yang harus dijalankan," katanya kepada Tribunnews.com, Minggu, (26/9/2021).

Baca juga: ICW Sebut 10 Alasan Jokowi Harus Bersikap atas TWK KPK

Ia setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak semua masalah harus ditarik ke Presiden, karena ada kesopansantunan dalam ketatanegaraan.

"Kalau mendorong-dorong intervensi, bisa salah," tuturnya.

Selain itu, menurut Karyono, rencana aksi BEM SI yang akan turun ke jalan bila Presiden tidak memenuhi tuntutan selama 3 X 24 jam per Jumat (24/9/2021) terlalu beresiko dalam penyebaran Covid-19, karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

Baca juga: Pemohon Sengketa Informasi TWK KPK Keberatan Dokumen yang Diminta Dinyatakan Rahasia Negara oleh BKN

"Kecuali situasi normal silahkan demonstrasi dan tidak dilarang, malah unjukrasa merupakan salah satu instrumen untuk menyampaikan aspirasi di negara demokrasi. Cuman saat ini kan masih dalam pandemi. Semua sebaiknya menghindari kerumunan," katanya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas