TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan strategi pemerintah untuk mencegah klaster Covid-19 di sekolah.

Ia mengatakan, strategi surveilans di satuan pendidikan dimulai secara masif.

Hal itu sejalan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang harus dilakukan untuk menekan kerugian jangka panjang bagi peserta didik.

“Kita sadar bahwa kita harus melakukan atau mulai pembelajaran tatap muka ini karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda."

"Makanya, kita fokus sekali melakukan advanced surveillance untuk khususnya aktivitas (pembelajaran) tatap muka ini,” ujarnya dalam keterangan pers virtual, Senin (27/9/2021), dikutip dari laman setkab.go.id.

Baca juga: Pemerintah Diminta Antisipasi Agar Kasus Covid-19 pada Anak tidak Terus Meningkat Usai PTM Terbatas

Baca juga: PTM di Sekolah Bisa Lebih dari 50 Persen Siswa, Ini Syarat yang Diberikan Menkes

Pemerintah akan berkonsentrasi melakukan dua strategi pengendalian Covid-19 yang sifatnya di sisi hulu, yakni strategi protokol kesehatan dan deteksi.

“Kita ingin melakukan strategi surveilans (3T atau deteksi) tadi, khusus untuk aktivitas belajar mengajar," katanya.

"Nanti kalau ini berhasil, kita akan mereplikasi ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan sebagainya,” jelas Budi.

Pemerintah juga akan secara aktif mencari kasus Covid-19 dengan tujuan deteksi di satuan pendidikan dengan menggunakan metode sampling.

“Kita tentukan di tingkat kabupaten/kota, berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap muka."

"Dari situ kita ambil 10 persen untuk sampling, kemudian dari 10 persen ini kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan."

"Jadi, kecamatan mana yang banyak sekolahnya otomatis dia akan lebih banyak (sampel),” terang Menkes.

Baca juga: Luruskan Kabar Temuan Ribuan Klaster Covid-19 di Sekolah, Menkes: PTM Tetap Lanjut

Baca juga: PTM Terbatas Serempak di 1.509 Sekolah DKI Dimulai 1 Oktober 

Ia menambahkan, sampling berdasarkan kecamatan itu dilakukan karena para epidemiolog menyampaikan penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan.

Sehingga, wilayah epidemiologis per kecamatan harus dimonitor secara ketat.