Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan agenda pembahasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di 7 provinsi prioritas dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem.

“Saya minta kepada para Gubernur dan Bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga,” kata Maruf Amin dalam pengantar rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem utamanya bukanlah soal ketersediaan anggaran, melainkan bagaimana memastikan program perlinsos (subsidi) dan pemberdayaan dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Karena itu, Wapres tak lupa mengingatkan agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di masing-masing provinsi dan kabupaten dapat bekerja dengan optimal dan proaktif.

“Saya minta agar TKPKD supaya aktif mengkoordinir pegentasan kemiskinan ekstrem sehingga sasaran untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem ini dapat tercapai,” ujarnya.

Baca juga: Wapres: Transformasi dan Digitalisasi Informasi Jadi Kunci Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik

Di hadapan para gubernur dan bupati dari wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, dia juga menekankan pentingnya pemahaman definisi kemiskinan ekstrem, yang mengacu pada definisi internasional yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US Dollar PPP (purchasing power parity) per orang per hari.

Menggunakan definisi terebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Sesuai arahan Presiden, lanjut Wapres, pada kuartal akhir 2021 ini, pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi, yang di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan esktrem.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Tinjau Vaksinasi Covid-19 Dosis ke-2 Bagi 10.000 Pekerja Media di Bentara Budaya

“Seluruh 35 kabupaten/kota di 7 provinsi ini mewakili 20% jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional atau 20% dari 10,86 juta jiwa dari angka kemiskinan ekstrem nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Wapres meminta para gubernur untuk memaparkan penanganan kemiskinan di wilayahnya masing-masing dari Gubernur Maluku, NTT, Papua Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Jawa Barat hingga Papua.

Usai paparan para pimpinan daerah, Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tentang roadmap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam roadmap tersebut, periode Oktober hingga Desember tahun ini, pemerintah menargetkan pemberian additional cash transfer kepada rumah tangga miskin ekstrem di 35 wilayah prioritas.

Baca juga: Bersyukur Penanganan Covid-19 di RI Diapresiasi Dunia, Wapres Bicara Persiapan Hadapi Fase Endemi

“Program yang lain memakan waktu, sehingga target 3 bulan di tahun ini, pemerintah akan menambah cash transfer dalam bentuk top up untuk 35 kabupaten/kota di prioritas 7 provinsi,” ujar Airlangga.

Pada tahap selanjutnya, pemerintah berencana akan melakukan konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial (bansos) ke 212 wilayah prioritas, serta perbaikan social registry (basis data nasional yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan).

Selain Menko Bidang Perekonomian, hadir mendampingi Wapres secara daring di antaranya; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.