Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pimpin Rapat Soal Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Program Pemberdayaan Tepat Sasaran

Maruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan agenda pembahasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di 7 provinsi prioritas.

Pimpin Rapat Soal Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Program Pemberdayaan Tepat Sasaran
Tribunnews/HO/CorCommKG/Adzanul Aziz
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan agenda pembahasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di 7 provinsi prioritas dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem.

“Saya minta kepada para Gubernur dan Bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga,” kata Maruf Amin dalam pengantar rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem utamanya bukanlah soal ketersediaan anggaran, melainkan bagaimana memastikan program perlinsos (subsidi) dan pemberdayaan dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Karena itu, Wapres tak lupa mengingatkan agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di masing-masing provinsi dan kabupaten dapat bekerja dengan optimal dan proaktif.

“Saya minta agar TKPKD supaya aktif mengkoordinir pegentasan kemiskinan ekstrem sehingga sasaran untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem ini dapat tercapai,” ujarnya.

Baca juga: Wapres: Transformasi dan Digitalisasi Informasi Jadi Kunci Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik

Di hadapan para gubernur dan bupati dari wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, dia juga menekankan pentingnya pemahaman definisi kemiskinan ekstrem, yang mengacu pada definisi internasional yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US Dollar PPP (purchasing power parity) per orang per hari.

Menggunakan definisi terebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Sesuai arahan Presiden, lanjut Wapres, pada kuartal akhir 2021 ini, pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi, yang di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan esktrem.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Tinjau Vaksinasi Covid-19 Dosis ke-2 Bagi 10.000 Pekerja Media di Bentara Budaya

“Seluruh 35 kabupaten/kota di 7 provinsi ini mewakili 20% jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional atau 20% dari 10,86 juta jiwa dari angka kemiskinan ekstrem nasional,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas