TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan lima tuntutan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/9/2021).

Tuntutan tersebut disampaikan Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang menjadi Koordinator Aksi, Zakky Zuhad.

"Sebelum kita bubar, kami menyampaikan lima tuntutan yang tercatut kepada Pak Jokowi dan Pimpinan KPK."

"Menyatakan sikap, satu, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak memberikan kami ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK," ujar Zakky, dilansir Tribunnews.

Ia menyayangkan sikap polisi yang sebelumnya berjanji akan humanis dalam mengawal aksi, namun ternyata tak terlihat.

Baca juga: POPULER NASIONAL 5 Tuntutan BEM SI pada Jokowi | Pengamat Heran Yusril Bantu Demokrat Kubu Moeldoko

Baca juga: Sejumlah Mahasiswa BEM SI Ngaku Diteror Lewat HP Setelah Aksi di KPK

Tak hanya itu, ia juga menyayangkan pimpinan KPK yang enggan menemui perwakilan BEM SI hingga aksi selesai digelar.

"Kedua, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak berlebihan, dibuktikan dengan beberapa kawan kami yang robek bajunya, kemudian beberapa terluka akibat aksi represif oknum polisi kepada kami," bebernya.

"Tiga, kami menyayangkan sikap pimpinan KPK yang tidak menemui kami dan malah pergi ke Jambi."

"Kami sangat kecewa karena sikap Presiden yang mengabaikan janji-janji dari periode pertama sampai periode kedua, namun beliau lepas dari tanggung jawab di tengah kondisi KPK yang membutuhkan ketegasan beliau," lanjut Zakky.

Lebih lanjut, Zakky mengatakan aliansi mahasiswa akan kembali menggelar aksi di KPK dengan jumlah massa lebih besar.

Lantas, siapakah Zakky Zuhad?

Pria bernama lengkap Zakky Musthofa Zuhad adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).

Menurut Pangkalan Dakta Pendidikan Tinggi (PDDikti), ia masuk sebagai mahasiswa Hukum UNS pada 2017 lalu.

Pada 30 Desember 2020 lalu, Zakky terpilih sebagai Presiden BEM UNS tahun 2021.

Mengutip situs resmi UNS, ia didampingi wakilnya, Abdullah Alhaddad, selama satu periode mendatang.

Baca juga: Ini Seruan Pengunjuk Rasa dari BEM-SI Saat Menggelar Aksi di Depan Gedung KPK

Baca juga: Massa BEM-SI Mulai Membubarkan Diri dari Gedung KPK

Zakky diketahui aktif di sejumlah organisasi.

Di akun Instagram dan LinkedIn, Zakky mencantumkan dirinya merupakan bagian dari:

- Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat (WMA) UNS Unsur Mahasiswa dan Badan Perlengkapan;

- Muda Medika sebagai Chief Marketing Officer (CMO);

- Rumah Kepemimpinan;

- BEM SI sebagai Korsu Hukum dan HAM.

Pada 2019 lalu, Zakky terpilih sebagai Duta Generasi Berencana (GenRe) UNS.

Dikutip dari situs resmi UNS, ia keluar sebagai juara satu dalam ajang tersebut setelah sukses bersaing dengan 15 finalis lainnya.

“Rasanya luar biasa, terharu, dan tidak menyangka. Ini adalah beban kami untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peran kami sebagai Duta GenRe,” ujar Zakky kala itu.

Pada Agustus lalu, Zakky pernah berkomentar soal baliho Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang tersebar di sejumlah titik di Kota Solo, Jawa Tengah.

Baca juga: Pegawai KPK Pantau Demo BEM SI dari Lantai 15 Gedung Merah Putih

Baca juga: Aliansi BEM SI Tuntut Jokowi, Koordinator Aksi Sebut Murni Keinginan Mahasiswa, Tak Ada Politik

Kala itu, Zakky menilai para politisi tak memiliki kepekaan terhadap masalah pandemi Covid-19.

"Seharusnya di masa pandemi orang-orang yang berada di golongan menengah ke atas melakukan subsidi silang membantu mereka yang sedang terdampak akibat Covid-19," katanya pada Kamis (5/8/2021), dikutip dari TribunSolo.

"Bukan malah berlomba membuat baliho, menghamburkan uang hingga miliaran yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Zakky mengatakan masyarakat saat ini sudah cerdas.

Mereka, ujarnya, sudah mengerti pemasangan baliho para politisi, termasuk Puan, dalam rangka menuju Pilpres 2024.

Ia menilai, berkampanye melalui baliho atau reklame saat ini sudah terlalu kuno bagi para milenial.

Karena itu, menurutnya baliho-baliho para politisi justru membuat generasi muda merasa muak.

"Anak muda dihadapkan dengan baliho-baliho tidak hanya dari Puan Maharani, namun juga politisi lainnya, justru menjadi muak."

"Justru anak muda yang antipati terhadap politik semakin banyak, melihat politisi hanya pencitraan tanpa bukti," katanya.

Baca juga: Demo BEM SI, Polisi Perketat Pengamanan Gedung KPK, 1200 Personel Dikerahkan

Baca juga: Ultimatum Tak Digubris Jokowi, BEM SI Demo di KPK Siang Ini

"Banyak meme yang bertebaran di dunia maya soal baliho, tidak ada yang menganggap serius dan hanya menjadi guyonan belaka," pungkasnya.

5 Tuntutan BEM SI pada Jokowi dan KPK

1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.

2. Mendesak Presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN.

3. Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.

4. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi.

5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, kasus suap KPU Harun Masiku.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Komentar BEM UNS Solo Soal Baliho Puan Maharani : Itu Malah Jadi Guyonan Semata

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fandi Permana, TribunSolo/Muhammad Irfan Al Amin)