Tribun

Kasus Djoko Tjandra

MAKI dan LP3HI Hormati Putusan Hakim Soal Gugatan Terhadap KPK Terkait Pengungkapan Sosok King Maker

Keputusan itu dijatuhkan hakim karena MAKI dan LP3HI dinyatakan tidak memikiji legal standing atau kedudukan hukum.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
MAKI dan LP3HI Hormati Putusan Hakim Soal Gugatan Terhadap KPK Terkait Pengungkapan Sosok King Maker
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (29/9/2021). [Rizki Sandi Saputra] 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Morgan Simanjuntak telah menjatuhkan putusan terkait gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/9/2021).

Dalam putusannya, hakim Morgan tidak menerima gugatan dari MAKI dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) sebagai pemohon yang dimana.

Dimana dalam gugatan tersebut pemohon mendesak KPK untuk mengusut sosok King Maker di perkara pengurusan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra dalam perkara eks jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Keputusan itu dijatuhkan hakim karena MAKI dan LP3HI dinyatakan tidak memikiji legal standing atau kedudukan hukum.

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan MAKI ke KPK soal Pengungkapan King Maker di Perkara Pinangki

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho yang sekaligus mewakili MAKI menyatakan tetap menghormati putusan hakim.

Alasannya karena pokok perkara pada gugatan ini belum disentuh lantaran persoalan administratif.

"Kami harus tetap mengormati putusan pengadilan, kalau melihat atau mendengarkan pertimbangan, hakim itu menyatakan bahwa ini hanya soal legal standing, artinya soal administratif, jadi pengadilan tidak memeriksa pokok perkaranya," ucap Kurniawan saat ditemui awak media usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/9/2021).

Terkait legal standing dalam hal ini kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), MAKI dan LP3HI kata Kurniawan masih dalam proses pengurusan.

Adapun gugatan ini tetap dilakukan meski SKT dari MAKI dan LP3HI tidak memiliki legal standing, karena kata dia, agar proses hukum pada gugatan ini tetap berjalan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas