Resmi Dipecat Hari Ini, Begini Kilas Balik Perjalanan 57 Pegawai KPK Hadapi Polemik TWK
KPK resmi memberhentikan 57 pegawai yang tak lolos TWK pada 30 september 2021, hari ini. Simak kilas balik perjalanan kasusnya.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi diberhentikan secara hormat pada Kamis (30/9/2021) hari ini.
Artinya, polemik TWK yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan ini akan menemui babak akhir.
Lantas, bagaimana perjalanan kasus dari polemik TWK ini?
Menelisik kembali perjalanan kasusnya, polemik TWK ini mulai muncul pada pertengahan Maret 2021 lalu.
Awalnya, KPK menggelar tes yang menjadi syarat pegawai KPK menyandang status sebagai ASN pada 9-10 Maret 2021 di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta Timur.
Baca juga: Ingin Direkrut Jadi ASN Polri, Novel Baswedan Dkk: Berarti Kami Lolos TWK
Kemudian, soal-soal tentang TWK yang muncul dalam tes menjadi sorotan publik karena dianggap tidak relevan dengan nilai wawasan kebangsaan.
Setelah itu muncul nama 75 pegawai KPK yang disebut tidak lolos dalam tes TWK tersebut.
Dari ke-75 nama itu, beberapa di antaranya seorang pejabat eselon, penyidik dan penyelidik senior di KPK yang sudah bekerja selama bertahun-tahun.
Contohnya seperti Novel Baswedan, Giri Suprapdiono yang menerima penghargaan Makarti Bhakti Nagari Award, dan Harun Al Rasyid yang dijuluki Raja Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Sontak, berbagai kalangan seperti para mantan Komisioner KPK dan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai bahwa ke-75 pegawai tersebut sengaja disingkirkan dari KPK.
Setelahnya, pada Selasa (11/5/202), Ketua KPK Firli Bahuri membebastugaskan ke-75 pegawai tersebut melalui Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.
Padahal, beberapa penyidik yang masuk dalam daftar 75 pegawai tak lolos TWK tengah menyelidiki kasus-kasus besar seperti Bansos Covid-19 dan kasus suap yang melibatkan mantan Caleg PDIP, Harun Masiku.
Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara meminta TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah.
"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5/2021).
