TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali menjadi sorotan karena aksinya meluapkan emosi atau marah-marah di depan publik.

Terbaru, mantan Wali Kota Surabaya itu menjadi perbincangan setelah kedapatan memarahi seorang pegawai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Kamis (30/9/2021) lalu.

Dalam video yang beredar, Risma terlihat memarahi pegawai tersebut karena diduga mencoret data penerima PKH.

Dengan nada tinggi, Risma terlihat menunjuk-nunjuk pegawai tersebut bahkan mengancamnya keluar dari ruangan.

Sontak, aksi Risma yang memarahi bawahannya kembali mendapat kritikan dari sejumlah pihak.

Bahkan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku kecewa dan tersinggung atas sikap Risma yang memarahi warganya.

Lantas, bagaimana tanggapan politisi hingga pengamat melihat aksi Risma marah-marah terulang?

Baca juga: Gubernur Gorontalo Kecewa Mensos Risma Marahi Pegawainya: Sangat Tidak Patut Dilakukan

Hidayat Nur Wahid Kritisi Sikap Risma dan Desak Presiden Menegurnya

Menanggapi aksi Risma tersebut, anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi kembali marah-marahnya Tri Rismaharini di depan publik.

HNW mengingatkan Mensos bahwa di MPR, ada TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku, dan seorang Menteri harusnya menjadi bagian dari pejabat yang memberikan teladan dalam menjalankan Etika tersebut.

Hidayat menilai, meluapkan kemarahan di depan publik tidak sesuai dengan Etika Pemerintahan dalam TAP MPR, apalagi kejadian tersebut langsung mengundang kecaman dari Gubernur Gorontalo dan masyarakat luas.

Baca juga: Risma Marah-marah, HNW: Pendataan Warga Itu Tanggung Jawab Bersama Kemensos dan Pemda

HNW mendesak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau bahkan Presiden sebagai atasan Menteri Sosial untuk memberikan teguran langsung kepada Mensos.

Hal itu guna menenangkan kekecewaan atau keresahan yang muncul di masyarakat, dan agar kejadian serupa tak berulang pada kemudian hari.

"Mensos sudah pernah marah-marah di depan publik, setidaknya kepada pejabat Pemerintah di Jember, Bandung, Riau, dan kini di Gorontalo."

"Memang data bansos bermasalah di daerah perlu diperbaiki, tapi tentunya tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah, bisa dengan cara yang lebih elegan."

"Apalagi yang harus bertanggung jawab bukan hanya Pemda, melainkan juga Kemensos," kata HNW dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Minggu (3/10/2021).

Hidayat yang juga anggota DPR-RI Komisi VIII sebagai mitra Kementerian Sosial ini menilai, permasalahan data bantuan sosial memang harus segera diselesaikan.

Hal itu diperlukan kerja sama yang kondusif, karena tanggung jawabnya tidak hanya ada pada pemerintah daerah, melainkan juga Kemensos.

Baca juga: Risma Hapus Nama Keluarga Pejabat Kementerian Hingga Menteri yang Masuk DTKS sebagai Penerima Bansos

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendesak Menteri Sosial untuk memperbaiki cara berkomunikasi sebagai pejabat pemerintahan dengan tidak mengumbar marah besar di depan khalayak.

"Sikap marah-marah di depan publik justru rawan memperuncing hubungan antara pusat dan daerah, bahkan Gubernur Gorontalo misalnya sampai tersinggung dan minta Presiden mengevaluasi sikap Mensos."

"Padahal dalam konteks pendataan fakir miskin, sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama menuju data yang lengkap dan tepat, berdaya guna, dan efektif menjauhkan dari penyimpangan termasuk korupsi," jelasnya.

Pengamat Politik Nilai Risma Perlu Di-reshuffle

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga juga menilai tabiat Mensos Risma yang kerap melampiaskan kemarahannya di depan publik merupakan kebiasaan yang tidak baik.

Jamiluddin menilai, pemimpin yang tidak dapat mengendalikan amarahnya tidak layak menjadi pemimpin.

"Apalagi kalau ia sambil marah-marah mengambil keputusan, tentu akan berbahaya bagi lembaganya," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Minggu (3/10/2021).

Menurut Jamiluddin, Presiden Joko Widodo seharusnya mengevaluasi Risma pada posisinya sebagai Menteri Sosial.

Ia menambahkan, saat ada reshuffle kabinet, Risma dapat termasuk ke dalam daftar menteri yang ter-reshuffle.

"Harapannya, saat ada reshuffle kabinet, selayaknya Risma termasuk di dalamnya. Hal itu semata agar perilaku Risma tidak terus menerus menjadi beban presiden," kata Jamiluddin.

Jamiluddin menganggap, masih banyak calon lain yang memiliki kemampuan jauh lebih baik dari Risma untuk mengurus masalah sosial.

"Masalahnya, apakah Jokowi berani me-resuffle Risma yang sama-sama kader PDIP?" tanya Jamiluddin.

Jamiluddin mengatakan, kebiasaan marah-marah sudah terlihat sejak Risma menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

"Hanya saja kebiasaan marah-marahnya itu tidak banyak di ekspos di media massa dan media sosial. Akibatnya, masyarakat menilai Risma sosok pemimpin yang baik, bijaksana, dan menghargai bawahannya," katanya.

Namun, kata Jamiluddin, sejak menjabat sebagai menteri, momen ketika Risma melampiaskan amarahnya langsung terekspos di media massa dan media sosial.

Baca juga: Mensos Risma Sarankan Bupati Gorontalo Bangun Tanggul untuk Hadapi Banjir Tahunan

Baca juga: Mensos Risma Berencana Buat Aturan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Berat

(Tribunnews.com/Maliana/Chaerul Umam, Kompas TV)