Tribun

Tanggapan Komnas Perempuan setelah PKS Cabut Program yang Izinkan Kadernya Poligami

PKS mencabut program yang mengizinkan kadernya poligami, begini tanggapan Komnas Perempuan.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Tanggapan Komnas Perempuan setelah PKS Cabut Program yang Izinkan Kadernya Poligami
wikimedia/Eva Tobing
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. 

TRIBUNNEWSCOM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mencabut program yang mengizinkan kadernya berpoligami dengan janda, setelah menuai protes dari publik.

Program tersebut tertuang dalam Takzirah Nomor 12 tentang Solidaritas Terdampak Pandemi.

Salah satu poinnya menganjurkan poligami bagi kadernya yang mampu dan siap beristri lebih dari satu.

Meski telah dicabut, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani menyesalkan kebijakan PKS yang memakai alasan dampak pandemi Covid-19 untuk menghendaki adanya poligami.

Dikatakannya, program tersebut semestinya tak muncul sejak tingkat internal partai.

Baca juga: Wacana PKS Izinkan Kader Berpoligami dengan Janda Berakhir, Banjir Kritikan dari Publik

Ia mengatakan partai politik (parpol) harus lebih mengembangkan mekanisme uji cermat tuntas dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

"Protes dari masyarakat semestinya tidak perlu, jika di tingkat internal partai ada kesungguhan untuk meneguhkan kepemimpinan perempuan dan keadilan tanpa mengenali bahwa dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi dengan signifikan kehidupan kelompok rentan khususnya perempuan," kata Andy dalam keterangan persnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (2/10/2021).

Andy menyampaikan parpol seharusnya mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Alumnus Lemhannas PPSA XXI Andy Yentriani, Ketua Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) hadiri perkenalan buku HEPI - Si Paus Menyanyi (The Singing Whale)  di Jailolo di Halmahera, Sabtu (13/04/2019). TRIBUNNEWS.COM/IST
Alumnus Lemhannas PPSA XXI Andy Yentriani, Ketua Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) hadiri perkenalan buku HEPI - Si Paus Menyanyi (The Singing Whale) di Jailolo di Halmahera, Sabtu (13/04/2019). TRIBUNNEWS.COM/IST (TRIBUNNEWS.COM/IST)

Baca juga: Komunitas Save Janda Kritik PKS yang Anjurkan Kader Poligami dengan Janda

Misalnya, jika dimaksudkan untuk meringankan beban perempuan sebagai kepala keluarga, parpol dapat menyiapkan program-program pemberdayaan ekonomi dengan jalur pemasaran yang mumpuni.

"Partai juga dapat mendukung Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak yang dikembangkan Kementerian Sosial untuk layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial," lanjutnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas