TRIBUNNEWS.COM - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo, Fajar Sidik Napu yang menjadi korban kemarahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, buka suara.

Fajar diundang oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu Kota Gorontalo, Minggu (3/10/2021) kemarin.

Rusli sengaja mengundang Fajar untuk mendengarkan klarifikasi terkait aksi Mensos Risma yang marah-marah kepadanya.

Di hadapan Gubernur Rusli, Fajar mengaku sudah memaafkan Mensos Risma.

Baca juga: Risma Kembali Marah-marah, Hidayat Nur Wahid hingga Pengamat Desak Jokowi Tegur Sikap Mensos

Ia menilai sikap Mensos sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.

Fajar pun mengaku tak keberatan dengan sikap Mensos Risma yang memarahinya di depan publik.

"Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas tidak."

"Tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami,” kata Fajar, dikutip Tribunnews.com dari situs resmi Pemprov Gorontalo, Senin (4/10/2021).

Kemudian, Fajar menjelaskan duduk perkara persoalan yang terjadi saat itu.

Ketika itu, katanya, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.

Fajar menjelaskan, hal itu karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi domain Kementrian Sosial.

"Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," beber Fajar.

Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf kementerian yang menjawab datanya ada.

Begitu pula dengan jawaban pihak bank yang bertugas mencairkan dana.

"Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendengar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya."

"Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan," lanjutnya.

Setelah kejadian tersebut, Fajar sudah mengklarifikasi kepada Mensos Risma.

Ia menjelaskan jika daftar 26 nama nama tersebut masih ada di aplikasi e-pkh.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Kecewa Mensos Risma Marahi Pegawainya: Sangat Tidak Patut Dilakukan

Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.

"Nama-nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021," imbuhnya.

Sebagai koordinator PKH, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip SIP yakni santun, integritas dan profesional.

Pihaknya tidak pernah menghapus dan menambah data sesuka hati dan data tersebut tersimpan di Kementerian Sosial.

Baca juga: Profil Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo yang Mengaku Tersinggung karena Risma Marahi Warganya

Risma Minta Maaf ke Gubernur Gorontalo

Setelah persoalan Risma marah-marah menjadi ramai, Rusli mengaku langsung mendapat permintaan maaf dari Mensos Risma.

Rusli mengaku menerima permintaan maaf itu dari WhatsApp pribadi Mensos Risma.

Pesan itu dikirim ke istrinya Idah Syahidah yang juga sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.

"Sebagai gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri untuk mohon dimaafkan," katanya.

Gubernur Rusli mengaku tidak ingin memperpanjang masalah ini dan meminta semua orang menyikapinya secara bijak.

Rusli mengaku sayang ke Mensos Risma, ia hanya tidak ingin sikap sering marah-marah Risma terus berlanjut di daerah lain.

"Saya takutnya Ibu Menteri bertemu dengan warga yang tingkat kecerdasannya kurang, kita katakan sumbu pendek atau gimana maka ibu menteri yang balik diserang."

"Itu yang tidak kita harapkan. Mudah mudahan ini yang pertama dan terakhir," imbuhnya.

Rusli berharap agar permasalahan ini sudah berakhir.

Ia juga memastikan apa yang dilakukan adalah bentuk tanggungjawabnya sebagai gubernur sebagaimana Ibu Risma datang sebagai seorang menteri, tidak ada kaitannya dengan politik dan partai politik manapun.

"Jadi sudah clean and clear ini semata mata miskomunikasi. Jadi jangan digiring jadi opini politik. Tidak ada hubungan sama sekali. Saya bicara sebagai gubernur, Pak Fajar sebagai koordinator, Ibu Risma datang bukan sebagai kader partai tapi sebagai Mensos RI," tegasnya.

Gubernur Gorontalo Sempat Tersinggung dengan Sikap Mensos Risma

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mengaku kecewa dengan sikap Menteri Sosial, Tri Rismaharini, yang memarahi pegawainya.

Menurut Rusli, sikap tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang berpredikat menteri.

"Jadi sangat tidak patut dilakukan oleh seorang ibu yang berpredikat Menteri Sosial."

"Datang menunjuk-nunjuk seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pegawai rendahan yang mereka hanya mengharapkan berapa untuk tiap bulan," kata Rusli, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Minggu (3/10/2021).

Baca juga: Profil Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo yang Mengaku Tersinggung karena Risma Marahi Warganya

Rusmi menyebut, jika pegawainya salah, lebih baik Mensos Risma mengarahkan daripada harus memarahinya.

Rusli pun sangat menyayangkan sikap Mensos Risma.

"Kalau memang salah, sebaiknya dibetulkan dan diarahkan, bukan berdiri langsung menunjuk suruh keluar."

"Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan dari seorang menteri," ujarnya.

Dikutip Kompas TV, sebelumnya Tri Rismaharini menjadi sorotan setelah terekam dalam video sedang marah-marah saat rapat membahas distribusi bansos bersama sejumlah pejabat di Gorontalo.

Baca juga: Mensos Risma Sarankan Bupati Gorontalo Bangun Tanggul untuk Hadapi Banjir Tahunan

Rekaman video Risma sedang marah-marah tersebut kemudian viral setelah diunggah ke media sosial.

Adapun rapat itu diketahui berlangsung pada Kamis (30/9/2021).

Berdasarkan informasi, kemarahan Risma dipicu karena perbedaan laporan mengenai data Program Keluarga Harapan (PKH) Gorontalo dengan yang disampaikan pejabat Kemensos.

Kemarahan Risma semakin memuncak karena ada data penerima PKH yang dicoret sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah.

Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat itu mengatakan, pihaknya tidak pernah mencoret data KPM PKH.

Risma yang berada di ruangan sama, sontak langsung memarahi petugas PKH Gorontalo yang juga ikut dalam rapat tersebut.

"Jadi bukan kita coret, ya. Tak tembak kamu ya, tak tembak kamu," kata Risma dalam video tersebut yang dikutip dari akun Twitter @numadayana pada Jumat (1/10/2021).

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas TV)